YOGYAKARTA - Pengurus serta kader Muhammadiyah di berbagai daerah saat ini kebingungan untuk menentukan pilihan, sosok mana yang layak menjadi nakhoda organisasi tersebut. Hal itu menjadi salah satu indikasi bahwa kaderisasi di tubuh organisasi tersebut kedodoran.

Pernyataan tersebut merupakan salah satu kesimpulan dalam simposium ''Reformasi Model Perkaderan Muhammadiyah'' yang berlangsung di Kampus Universitas Muhammdiyah Yogyakarta (UMY), kemarin.

Rektor UMY Dr Khoiruddin Bashori mengungkapkan, banyak yang bersedia untuk menjadi Ketua PP, tetapi yang dianggap layak sedikit jumlahnya.

Menurutnya, kondisi itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Dia menegaskan, hal tersebut menjadi salah satu indikasi kaderisasi di Muhammadiyah tidak berjalan dengan lancar.

Dia mencontohkan ketika Amien Rais dan Syafii Maarif menyatakan tidak bersedia, pengurus mulai bertanya-tanya siapa yang pantas menggantikan mereka. Padahal dulu orang tidak pernah ragu-ragu memilih Amien dan Syafii untuk menjadi Ketua PP Muhammadiyah.

Makin Berat

Khoiruddin menambahkan tantangan yang dihadapi Muhammadiyah pada masa mendatang semakin besar, terutama Pemilu 2009 yang menurutnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sudah pudar. Karenanya, organisasi massa seperti Muhammadiyah akan menjadi harapan.

Konsekuensinya, tanggung jawab ketua juga semakin berat. Jika ketua yang terpilih nanti mempunyai sahwat politik yang tinggi, akan sangat berbahaya bagi gerakan Muhammadiyah.

Ketua Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (KAUMY), Mochtar Zuhdi, juga mengungkapkan hal yang sama. Dia berpendapat, kaderisasi di organisasi semakin kelihatan kedodoran pada saat berdekatan dengan dunia politik praktis.

Zuhdi menilai, seiring bergulirnya reformasi, banyak kader Muhammadiyah yang masuk ke dunia politik. Namun hasilnya tidak menggembirakan, bahkan banyak kader yang justru masuk dalam daftar politikus atau tokoh bermasalah. Dia merasa kecewa dengan kondisi demikian.

Zuhdi memperkirakan Muhammadiyah akan semakin jauh dari gerakan keagamaan yang menjadi dasar organisasi apabila terinduksi politik praktis. (D19-55h)