KENTINGAN- Kendati posisinya terpinggirkan, menurut pengamat sosial Jefta Leibo dan Suharsono, kaum miskin cenderung menjadi sasaran kampanye para calon wali kota Solo untuk meningkatkan dukungannya.

Sebab jumlah warga di kalangan itu cukup besar. Sering muncul jargon cawali peduli pada wong cilik. Namun ironisnya, orang-orang di lapis bawah itu akan ditinggal begitu saja setelah pilkada berakhir, termasuk saat calon yang mendekatinya terpilih jadi wali kota.

"Kaum miskin seolah-olah jadi maskot cawali. Para calon itu beramai-ramai menyalami dan berfoto bersama dengan kaum miskin. Citra yang ditonjolkan seolah-olah mereka sangat peduli dengan kaum miskin," kata Suharsono.

Hal itu dia sampaikan dalam seminar Kemiskinan dan Politik di Perkotaan Surakarta di ruang pertemuan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNS, kemarin.

Seminar tersebut diselenggarakan mahasiswa sosiologi nonreguler UNS atas penelitiannya terhadap kaum miskin kota dalam menyongsong pilkada langsung di Solo.

Dosen sosiologi Jefta Leibo mengemukakan, karena ketidakberdayaan dalam menghadapi penguasa kota, maka kaum miskin akan menjadi sasaran rayuan dari para calon untuk mendukungnya dalam setiap pilkada.

Lebih-lebih masyarakat lapisan bawah secara kuantitatif berjumlah lebih banyak ketimbang lapisan di atasnya.

"Ironisnya, ketika rayuan itu sudah direnggut calon wali kota, mereka justru menjadi bulan-bulanan penguasa kota (yang sebelumnya merayunya-Red). Ini masalah mereka, sekaligus jadi masalah kita bersama," ungkapnya.

Punya Potensi

Dalam birokrasi, kata Suharsono, kaum miskin seolah-olah tak punya akses dalam proses pengambilan keputusuan. Padahal, mereka sebenarnya berpotensi untuk turut terlibat pada proses itu.

Dia menyebut musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) sebagai forum yang bisa digunakan kalangan tersebut untuk menyampaikan keinginan-keinginannya dalam pembangunan kota.

"Tetapi masalahnya, kaum miskin itu biasanya tidak banyak terlibat dalam musrenbang. Sebab, mereka lebih berpikir untuk mencari uang," tuturnya.

Edi Priyanto yang mewakili tim riset mahasiswa Sosiologi mengungkapkan, masalah politik uang yang bisa berwujud bantuan sering menjadi alasan kaum miskin untuk memilih calon tertentu.

Namun beberapa kalangan miskin seperti pemulung, pengemudi becak, kuli gendong, dan seniman ketoprak yang mereka wawancarai, sebagian mempertanyakan mengapa pemberian-pemberian seperti itu hanya pada saat kampanye.

"Ketika wong cilik menentukan pilihan untuk peduli atau tak peduli politik uang misalnya, jangan diartikan bahwa mereka apatis terhadap aktivitas politik. Hal itu merupakan wujud kreativitas mereka dalam melakukan perlawanan terhadap hegemoni penguasa," tambahnya.(D11-18s)