SEMARANG- Badan Koordinasi Intelijen Daerah (Bakorinda) dinilai sebagai hal biasa dan pernah ada. Karena itu, badan tersebut tidak perlu dipolemikkan dan dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan masyarakat.

Gubernur H Mardiyanto di hadapan para bupati/wali kota mengatakan, ketika kembali muncul istilah Bakorinda, nama tersebut langsung menjadi momok. ''Karena dulu intel itu ngambil ini, ngambil itu, dan sebagainya. Ya mungkin pada masa lalu ada seperti itu, tapi saat ini ndak usah kita masalahkan,'' katanya, dalam pertemuan di lantai II Gedung A Setda, Selasa (14/6).

Dia meminta untuk disadari bersama tentang arti penting koordinasi intelijen. Koordinasi intelijen itu juga dimaksukan agar tidak putus komunikasi antara pemerintah dan aparat kepolisian atau kejaksaan.

Gubernur mengingatkan, dalam situasi seperti sekarang hendaknya tidak melihat dari sesuatu yang tampak saja. Dia menyebut ada dua istilah di intelijen, yakni gunung es dan kayu apung.

Kalau kayu apung, lanjutnya, yang di dalam air sedikit sehingga tidak ada masalah.

''Namun jika gunung es, tinggalkan pekerjaan dan konsentrasi pada masalah itu. Karena di dalamnya perlu dikaji kira-kira ada apa,'' katanya.

Dia mencontohkan, jika ada unjuk rasa, dicari kira-kira ada apa di balik itu. ''Misalnya koordinator lapangannya ini. Kalau korlapnya ini pasti larinya cari duit, memenuhi SPJ. Nongkrong di kantor bupati, jam 12 pulang. Ini kayu apung namanya,'' ujarnya.

Namun, lanjut Gubernur, kalau sudah muncul di berbagai tempat dan berpindah-pindah, harus berhati-hati. ''Itu gunung es. Kasus-kasus tanah rata-rata gunung es. Ada sasaran tertentu yang mereka inginkan dengan kemunculan pada topik yang terbatas.''

Gubernur meminta kemunculan kembali Bakorinda tidak dipolemikkan. ''Kita tidak usah terpengaruh pada masalah itu. Tidak ada yang serem. Apa salah saya perintahkan Kesbang Linmas atau Asisten I untuk menanyakan ke kepolisian dan kejaksaan kaitannya dengan perkembangan suatu kasus. Itu proses intelijen semua,'' katanya.

Proses

Menurutnya, koordinasi bidang tertentu untuk mencegah agar tidak terjadi sesuatu sebenarnya merupakan proses intelijen. ''Jadi ndak usah dianggap serem. Masak koordinasi ndak boleh.''

Gubernur meminta agar ke depan diperhatikan bahwa terorisme muncul di daerah dengan indikator tertentu. Biasanya pada kelompok dengan indoktrinasi yang kental dan kuat. Mereka ini biasanya orang-orang militan.

Dia menyebutkan, ada teori yang mengatakan, militan bisa direkrut dari orang yang hidupnya susah. Orang yang hidupnya susah itu selanjutnya diberi kemewahan. Karena itu, pada daerah dengan kategori rawan politik dan pangan juga perlu diwaspadi. Ke depan, dia meminta untuk ditingkatkan koordinasi dengan semua unsur terkiait. (G7,G1-46t)