RISWANDHA IMAWAN

MEMANG tampaknya terlalu prematur untuk menetapkan pola memilih masyarakat dalam pilkada 2005. Namun mengamati hasil pilkada, serta adanya variabel yang konstan berlaku yang terdeteksi lewat landasan teori maupun pengamatan di lapangan, tampaknya sudah terlihat pola memilih itu.

Secara teori, sistem pemilihan langsung membuat keterkaitan ke partai (party attachment) melemah, beralih ke keterikatan ke individu (personal attachment). Artinya, bisa terjadi orang berafiliasi ke satu partai, tetapi tidak memberikan suara ke calon yang diajukan oleh partai. Dengan demikian, pemilih dapat bersikap rasional. Konkretnya, mampu menentukan pilihan berdasarkan pemahaman tentang masalah yang dihadapi dengan kemampuan kandidat mengatasi masalah itu.

Pengamatan di lapangan sejauh ini menunjukkan bahwa pemilih di Indonesia tidak dapat memaksimalkan rasionalitasnya, atau memiliki pola rasionalitas berbeda. Perbedaan itu disebabkan oleh berlakunya variabel kultur. Hingga menggunakan terminologi Aaron Wildavski (2002), pola memilih kita dipengruhi oleh faktor rational choice culturalism. Pilihan rasional yang dipengaruhi oleh kalkulasi kultural.

Secara empirik faktor ini utamanya bekerja di masyarakat yang tingkat patronasenya masih tinggi. Lebih khusus berlaku di masyarakat pedesaan (rural area) yang relatif jauh dari jaringan komunikasi modern. Penelitian Agnes Fobia (2005) membuktikan bahwa pilihan masyarakat Atoni Meto di Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT, sama sekali tidak terkait dengan reputasi partai politik, program yang ditawarkan, ataupun pengetahuan pemilih terhadap pilihan-pilihan yang tersedia. Pilihan mereka sangat tergantung pada keberpihakan usif, kaum ningrat di tempat itu.

Mengapa para usif ini sangat menentukan? Jawabnya, karena mereka tidak sekadar menguasai sumber-sumber ekonomi, namun menentukan distribusi pemanfaatan sumber-sumber itu. Hingga memiliki sikap berbeda dari para usif sama saja dengan membuat kehidupan menjadi tidak pasti.

Temuan Agnes ini menegaskan, di Indonesia faktor psikologi yang dikemukakan mazhab Michigan bekerja bersamaan dengan faktor sosiologis yang dikemukakan mazhab Columbia. Ditambah dengan faktor kultur yang dikemukakan oleh Geertz, maka terjadi simbiosis yang menarik dalam pola memilih bangsa Indonesia.

Kecintaan pada partai politik, bisa dengan mudah melupakan kelemahan individual kandidat yang ditampilkan. Sebaliknya, kelemahan partai politik bisa dengan mudah diselamatkan oleh performa individu. Pola ini bisa dilihat pada kasus pilkada di Kabupaten Kutai Kertanegara dan di Kabupaten Kebumen.

Di Kutai Kertanegara, kelemahan individual yang dimiliki oleh calon Golkar, yakni Syaukani, dapat dengan mudah ditutupi oleh bekerjanya mesin politik Golkar dalam memobilisasi massa. Sebaliknya di Kebumen, citra PDI-P yang merosot tajam, terselamatkan oleh performa Rustriningsih selama menjabat bupati yang dipuji banyak orang.

*****

Tampaknya pola hubungan saling menutupi ini berlaku bagi seluruh proses pilkada di Indonesia. Secara kategorikal perbedaannya adalah pada daerah makmur (karena memiliki SDA) dengan daerah tidak makmur. Pada daerah makmur, tampaknya mesin politik partai memainkan peran penting. Sebaliknya di daerah tidak makmur, pesona individual tampak menonjol.

Bekerjanya mesin politik saat pilkada 2005 perlu diberi catatan. Pada saat Pemilu Legislatif dan Pilpres 2004, mesin politik partai macet.

Padahal seharusnya saat itu dapat bekerja secara efektif mengingat sistem proporsional yang digunakan pada pemilu legislatif ataupun capres dan wapres yang murni dari partai politik (artinya tidak dimungkinkan calon independen) memungkinkan untuk itu. Saat itu, party attachment (ikatan ke partai) lebih dominan daripada personal attachment (ikatan ke individu).

Sebaliknya di pilkada, yang sistemnya memungkinkan personal attachment lebih kuat dibandingkan dengan party attachment, seharusnya mesin politik partai tidak afektif. Nyatanya mesin politik bekerja sangat efektif. Mengapa?

Bila kita kembali ke fungsi paling dasar dari partai politik, yakni representation of ideas (representasi ide dalam masyarakat) dan structuring the vote (merumuskan pilihan bagi masyarakat), maka bekerjanya mesin politik pada saat pilkada 2005 mengindikasikan bahwa pemilih tidak mampu merumuskan pilihan mereka secara mandiri.

Mengapa? Karena pemilih tidak memiliki cukup informasi, tidak mendapatkan cukup waktu untuk berinteraksi secara aktif dengan para kandidat. Metode kampanye dalam pilkada persis seperti metode yang digunakan di pemilu legislatif dan pilpres. Padahal, kita mencatat metode yang digunakan saat itu tidak membuka kemungkinan bagi calon pemilih menguji pengetahuan dan kemampuan kandidat yang ditampilkan partai politik.

*****

Situasi di atas membuka kemungkinan bagi terpilihnya kembali orang yang sedang menjabat (incumbent) terpilih kembali sebagai kepala daerah. Tegasnya, dalam pilkada 2005 tampaknya akan muncul pola para kepala daerah yang saat ini sedang menjabat terpilih kembali menjadi pejabat.

Pola ini terjadi karena dalam situasi yang serba tidak pasti, yang para pemilih kekurangan informasi untuk bertindak rasional, maka biasanya mereka menggunakan situasi terakhir yang dilihat atau dirasakan sebagai dasar preferensi memilih. Seburuk apa pun penampilan incumbent, setidak-tidaknya sudah terlihat dan sudah dipahami perilakunya.

Masyarakat tidak perlu repot untuk belajar menempatkan diri dan mencari format relasi dengan incumbent.

Repotnya kelemahan para incumbent ini tidak dimanfaatkan secara proporsional oleh para lawannya. Mereka (para lawan atau kontender) justru muncul dengan wacana-wacana baru, janji-jani baru, yang terdengar sangat fantastis untuk dicapai dalam tempo 5 tahun. Strategi seperti ini hanya membuat para (calon) pemilih dalam keraguan.

Pengecualian tentu ada. Incumbent tidak dijadikan pilihan bila dia melakukan pelanggaran moral, etika, ataupun pidana berat yang secara luas diketahui publik. Bisa saja incumbent lolos dari jerat hukum formal. Namun belum tentu dia lolos dari sanksi sosial.

Pertanyaannya, siapa para incumbent itu? Data menunjukkan bahwa sekitar 60% kepala daerah saat ini adalah kader Golkar. Hingga bila tadi dikatakan bahwa pola masyarakat kembali akan memilih incumbent pada pilkada 2005, maka kita tidak perlu heran bila Partai Golkar mematok target menguasai 60% posisi yang diperebutkan. Bahkan, sangat mungkin pencapaiannya melampaui target yang ditetapkan.

Logikanya begini. Di atas disebutkan bahwa mesin politik memainkan peran penting, terutama bila kadernya tidak memiliki kemampuan yang memadai, atau partainya tidak siap. Konstruksi politik memasuki pilkada 2005 menunjukkan bahwa partai-partai politik larut dalam perjuangan internal partai memperebutkan kekuasaan. Para kader partai lebih banyak menggunakan energi yang ada untuk saling bertikai daripada berpikir serius merumuskan ide-ide yang berkembang dalam masyarakat, atau merumuskan pilihan untuk pemilih.

Sebaliknya, kondisi internal Golkar relatif tenang. Ini memungkinkan mereka melakukan konsolidasi, hingga energi yang ada bisa secara maksimal digunakan ke pilkada. Mengapa Golkar bisa melakukannya?

Jawaban ringkasnya adalah Golkar memiliki segala persyaratan yang diperlukan untuk menang dalam pemilu, pilpres ataupun pilkada. Syarat itu adalah: memiliki basis konstituen dengan sebaran yang merata, basis sosial, basis finansial, basis ideologi, dan jaringan yang menyentuh akar rumput politik. Golkar memiliki semua persyaratan ini pada tataran kualitas yang sulit disamai oleh partai lain.

Bagi partai lain, jangankan menyamai kualitas kepemilikan syarat ini. Memenuhi persyaratan yang ada saja sudah menjadi masalah tersendiri.

Hingga, tanpa mendahului kehendak Allah SWT, tampaknya secara umum pola memilih dalam pilkada 2005 pemilih lebih suka mempertahankan status quo daripada memilih orang baru yang tidak cukup meyakinkan untuk bisa membawa masyarakat ke arah yang lebih baik.(41t)