SEMARANG- Gubernur H Mardiyanto meminta bupati/wali kota melakukan antisipasi atas merebaknya persoalan gizi buruk yang menimpa kalangan balita secara serius. Dengan begitu, persoalan itu diharapkan tidak sampai menjurus menjadi busung lapar (marasmus kwarsiorkor).

"Saya meminta bupati/wali kota di Jateng untuk memetakan daerah-daerah miskin, agar secara cepat dapat mengetahui setiap kejadian di tengah-tengah masyarakatnya, terutama menyangkut masalah kesehatan," kata Gubernur usai memimpin rakor dengan bupati/wali kota se-Jateng di Lantai II Gedung A Setda, Selasa (14/6).

Menurutnya, pangkal masalah gizi buruk adalah kemiskinan yang mendera masyarakat. Di Jateng, lanjutnya, saat ini tercatat 6,98 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.

Dengan adanya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, lanjutnya, masalah gizi buruk kini masih menjadi kendala tersendiri bagi setiap kabupaten/kota. Hal itu dapat dilihat dari rendahnya tingkat pendapatan serta daya beli masyarakat, sanitasi, dan lingkungan yang juga berkaitan dengan sosial-budaya atau kebiasaan dan pola asupan gizi yang keliru.

Dia mengatakan, dengan masih adanya masalah gizi buruk, maka puskesmas, posyandu, dan poliklinik pedesaan diminta dioptimalkan kembali. Dengan begitu, akan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan kalangan masyarakat.

"Anggaran untuk pos itu menjadi tanggung jawab masing-masing daerah. Melalui APBD, maka daerah wajib memasukkan anggaran untuk meningkatkan mutu pelayanan di puskemas dan posyandu," katanya.

Saat menyinggung masalah kekeringan, Gubernur meminta setiap kepala daerah selalu mengawasi kondisi lingkungannya, terutama pada daerah-daerah yang menjadi pasokan-pasokan air.

Terlebih lagi, katanya, daerah-daerah tertentu seperti Rembang, Blora, Cepu, Wonogiri, Purworejo, dan sebagian Sragen hendaknya benar-benar melakukan efisiensi air.

Berdasarkan laporan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) waduk dan embung di beberapa daerah sekarang persediaan airnya masih cukup. Namun kecukupan air diperkirakan hanya sampai Agustus 2005.

Akibat kekeringan, katanya, sampai kini tercatat luas areal persawahan yang mengalami puso mencapai 2.980 hektare di tiga kabupaten, yakni Grobogan, Rembang, dan Blora yang memang termasuk daerah langganan kekeringan.

Karena itu, memasuki musim kering, pihaknya meminta bupati/wali kota terus memantau jumlah persediaan air di waduk dan di embung-embung. Dia tidak ingin, karena kekeringan akhirnya memunculkan masalah lagi bagi masyarakat.

Di Demak

Di Demak sedikitnya 147 balita yang tersebar di 14 kecamatan diketahui mengalami gizi buruk. Sedangkan balita yang mengalami gizi kurang 4.572 anak. Secara persentase jumlah balita gizi buruk sebanyak 0,21 % dan gizi kurang 6,50 %.

Menurut Kepala DKK dr H Budi Suprijatna yang didampingi Kasi Gizi Subdin Kesehatan Keluarga Sri Sudarni, meski jumlah tersebut relatif sedikit, tetapi mendapat perhatian serius.

Kebanyakan balita gizi buruk, kata dia, berasal dari keluarga miskin. Di samping itu, mereka juga kurang mengetahui kebutuhan gizi bagi anak. Gizi buruk terjadi karena balita kekurangan energi protein yang dibutuhkan tubuh. Ini terjadi lantaran balita kurang mendapatkan air susu ibu (ASI) atau susu pengganti lainnya.

''Biasanya balita bergizi buruk dapat diketahui dengan melihat ukuran pertumbuhan seperti yang tercantum dalam buku kesehatan balita. Mereka yang bergizi buruk berat dan tinggi badannya berada di bawah garis merah dan yang kurang gizi berada di bawah garis kuning.''

Ada beberapa orang tua yang memberi makanan pada balita ketika baru berusia 2 - 3 bulan. Kondisi demikian dapat mengurangi kesehatan balita, karena pencernaannya belum bisa menerima. Dampaknya pertumbuhan anak terganggu oleh faktor kesehatan.

Di daerah seperti yang penduduk miskinnya masih banyak memang potensial untuk kekurangan gizi dan gizi buruk. Namun pemerintah berhasil menekan potensi negatif tersebut dengan sejumlah program.

Di antaranya pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan pada balita keluarga miskin selama 90-120 hari kepada 641 anak usia 12-23 bulan. Hal yang sama juga diberikan kepada 1.355 bayi usia 6-11 bulan. Sedangkan keluarga yang kurang mampu diberikan penyuluhan langsung.

Selama ini pemerintah tetap memberikan perhatian pada posyandu. Tercatat ada 1.212 posyandu dan yang masih aktif 1.146 posyandu dengan jumlah kader 6.114 orang.

Untuk menekan angka kurang gizi dan gizi buruk DKK melakukan pelacakan gizi buruk pada 60 kasus dan 27 balita yang perawatannya ditangani puskesmas dan dibiayai penuh oleh APBD Kabupaten Demak.

''Selain itu, pemerintah memberikan tablet tambah darah kepada ibu hamil minimal 90 tablet, juga pemberian vitamin A kepada bayi dan balita.''

Budi Suprijatno menjelaskan, kebijakan Bupati Demak Dra Hj Endang Setyaningdyah MM banyak berperan dalam pengurangan balita gizi buruk dan kurang gizi. Seperti program puskesmas gratis dan penyediaan air bersih kepada daerah yang kesulitan air bersih. (G7,G1,H1-14t)