BLORA - Meski belum ada permintaan pengedropan air, Pemkab sudah mengantisipasi kekeringan sebagai dampak musim kemarau tahun ini, antara lain mendata ulang desa yang menjadi langganan kesulitan air. Hasilnya, 150 desa dinyatakan rawan kekeringan atau kekurangan air bersih.

Keterangan yang dihimpun dari Bagian Sosial Sekretariat Daerah (Setda) Blora menyebutkan, di wilayah Kecamatan Ngawen paling banyak desa yang mengalami kekeringan. Di kecamatan ini, 21 desa dinyatakan rawan kekeringan. Di wilayah Kecamatan Banjarejo, Kecamatan Tunjungan, dan Kecamatan Kunduran masing-masing 13 desa. Sementara itu, wilayah kecamatan yang desanya paling sedikit rawan kekeringan adalah Jiken (3 desa), Kedungtuban (4 desa) dan Cepu (5 desa).

Kabag Sosial Setda Blora Drs Edy Priyanto MM mengemukakan, pendataan itu sebagai acuan pihaknya bertindak menanggulangi kekeringan. ''Data daerah kekeringan untuk 2005, sebanyak 150 desa,'' ucapnya, kemarin.

Dana

Data di Bagian Sosial menunjukkan, alokasi dana penanggulangan bencana alam termasuk untuk mengatasi kekeringan ini Rp 100 juta. Dana tersebut berasal dari APBD Blora yang baru disetujui DPRD beberapa hari lalu. Tahun lalu, dana penanggulangan bencana alam ini dari APBD hanya Rp 80 juta.

Pada 2004, Pemprov membantu dana sekitar Rp 84 juta. Sementara itu, Bakorlin Pati memberikan bantuan berupa pengedropan air bersih dengan enam truk miliknya.

''Tahun ini kami juga mengharapkan bantuan serupa,'' ujar Kasubag Kesejahteraan Bagian Sosial Setda Drs Rudi Sugiarto. (aiz-17j)