SALATIGA- Rencana pembentukan pansus DPRD Kota Salatiga lanjutan yang akan menginvestigasi mendalam kasus SPBU Tingkir yang terlilit utang pembayaran DO BBM pada PT Pertamina hingga Rp 10,3 miliar, bakal menghadapi kendala. Sebab, sebagian besar anggota DPRD diperkirakan menolak rencana itu.

"Yang jelas, kami dari PKS dan PKB yang berjumlah enam, orang telah menyetujui agar DPRD segera membentuk pansus lanjutan yang akan menyelidiki lebih mendalam atas kasus SPBU Tingkir," kata anggota Komisi C DPRD M Fatthurahman SE, kemarin.

Namun, anggota DPRD dari PKS itu mengaku khawatir rencana tersebut bakal terganjal, bila dibawa ke rapat paripurna sebelum diputuskan. Karena pengalaman sebelumnya, usulan PKS dan PKB selalu kalah bila dilakukan voting.

Maman, panggilan M Fatthurahman itu menjelaskan, keinginan melanjutkan investigasi atas SPBU Tingkir didasarkan pada laporan hasil kerja pansus sebelumnya yang dinilai tidak memuaskan. Apalagi, pansus belum menyentuh substansi penyelesaian masalah yang diinginkan masyarakat.

"Celakanya lagi, SPBU Tingkir sebagai aset daerah yang dibeli dengan uang rakyat, kini dikelola penuh oleh PT Pertamina. Bahkan hingga kini kita belum mendapatkan laporan administrasi ataupun keuangannya," papar Maman didampingi Hj Sri Yuliani dari PKB.

Bekerja Optimal

Ketua Pansus DPRD Sarwono SE mengatakan, kinerja pansus selama ini sudah optimal dalam melakukan investigasi terhadap penyelesaian kasus SPBU Tingkir. Bahkan semua pihak mulai PT Pertamina, Kejati Jateng yang mengurusi masalah hukum sampai Bawasda Salatiga yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap SPBU.

Sekretaris Tim Penataan Suroso Kuncoro SH menuturkan, perda badan usaha SPBU Tingkir justru sudah jadi dan tinggal mengisi personel-personelnya. Pengisian personel tergantung pada Baperjakat. Kuncoro mengakui, kalau PT Pertamina belum memberikan laporan keuangan kepada Pemkot setelah mengambil alih SPBU Tingkir beberapa waktu lalu. (H2-56s)