SALATIGA - Ketua Komisi C DPRD Kota Salatiga H Toto Suprapto mengimbau para pengusaha jasa konstruksi untuk menghindari terjadinya kericuhan saat berlangsung lelang sejumlah proyek APBD yang diperkirakan akan berlangsung Juli mendatang.

Karena itu, sejumlah asosiasi dan rekanan telah sepakat membentuk kode etik dalam pertemuan yang difasilitasi komisi yang menangani bidang pembangunan itu, Senin (13/6) lalu.

Menurut Toto, kode etik tersebut bertujuan mengatur dan memberikan batasan-batasan yang dilakukan oleh para rekanan.

Sebab, selama ini aturan yang ada, seperti Keppres Nomor 80/2004 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah belum sepenuhnya dapat mencakup setiap masalah yang ada dalam kegiatan pelelangan.

Anggota DPRD dari PKPI itu menjelaskan, jumlah proyek yang akan dilelang minim, hanya sekitar 40. Padahal jumlah rekanan lebih dari 140. Memang tidak dapat dipungkiri hal tersebut berpotensi menimbulkan kericuhan.

Pihaknya mengakui, secara jelas ada kesulitan untuk meratakan proyek yang jumlahnya minim itu agar bisa dilaksanakan oleh rekanan yang jumlahnya sangat banyak. "Dalam beberapa pertemuan mendatang yang diikuti lintas asosiasi akan dibahas pula beberapa hal. Di antaranya, memproteksi rekanan lokal sehingga menjadi prioritas untuk mendapatkan proyek dengan nilai tertentu," ujarnya.

Namun, kata dia, untuk jenis proyek yang memiliki nilai-nilai tertentu dan rekanan lokal tidak mampu menggarapnya, wajar jika diberikan kesempatan kepada pengusaha dari luar kota. Sebab, menurut Toto, semua itu telah diatur dalam sejumlah peraturan, termasuk Keppres 80/2004. (H2-56n)