KOTA - Massa mengambang (floating mass) pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung di daerah perkotaan, khususnya Solo, menurut Dr Drajat Tri Kartono MSi, masih tinggi.

Penyebabnya, lanjut Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNS Solo itu, masyarakat marjinal tidak mengetahui sesungguhnya apa dan bagaimana pilkada langsung itu.

"Orang-orang yang termasuk massa mengambang itu, tidak tahu apa sebenarnya pilkada. Mereka tak tahu, siapa dan apa alasan mendukung calon wali kota yang dipilihnya, tetapi mereka ikut coblosan. Jadi tidak golput," kata dia dalam diskusi "Masyarakat marginal dalam pilkada", Sabtu (11/6).

Dosen sosiologai UNS itu menambahkan, iklim politik menjelang pilkada saat ini tidak ubahnya dengan iklim politik pada masa Orde Baru. Artinya, lingkup politik itu masih elitis, dan masyarakat marginal tidak terlibat. Kalau toh terlibat pemilihan, masyarakat pinggiran hanya dipakai sebagai penguat dukungan.

"Saat Orde Baru, kelompok marginal itu diperbesar untuk urusan meraih dukungan. Di zaman reformasi, kelompok itu diharapkan mendapat pendidikan politik dengan banyaknya partai yang dimungkinkan menjangkau ke lapis bawah. Tapi ternyata, mereka tetap saja tidak tahu," ungkapnya.

Hal itu diperkuat dengan survei yang dilakukan sejumlah mahasiswanya terhadap masyarakat marginal. Sampel yang diambil, antara lain buruh gendong, pengemudi becak, komunitas awak ketoprak, dan pemulung di beberapa tempat di Solo. Ternyata, warga di kalangan itu mengaku tidak kenal keempat calon wali kota Surakarta, tidak tahu soal pilkada, bahkan ada yang tidak tahu kapan dilakukan coblosan.

Menurut dia, meski kalangan yang termasuk massa mengambang itu tinggal di perkotaan yang punya banyak fasilitas seperti sekolah, perkantoran, dan bank-bank, tetap saja jumlah mereka tinggi.

Tidak Interes

Pembicara lain, Ir Retno Setyowati MS, mengemukakan, mereka yang disebut massa mengambang dari sudut pandang ekonomi adalah orang-orang yang bisa menghidupi diri sendiri. Misalnya pengamen, pengemis, dan pelacur.

"Nah, kalau kelompok itu yang dimaksud floating mass, tentu mereka tidak punya kartu tanda penduduk atau KTP. Kalau tak punya KTP, tentu tak bisa ikut coblosan, sehingga mereka tak mau tahu. Tapi mungkin juga di antara mereka ada KTP, ikut pemilihan, tapi tak interes," kata Ketua Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UNS itu.

Dalam diskusi tersebut muncul pertanyaan, pada kondisi informasi pilkada begitu banyak -seperti lewat media massa, baliho, spanduk, dan poster-, namun masih banyak pula kalangan masyarakat yang menjadi massa mengambang.

Drajat berpendapat, kemungkinan memang kalangan marginal sulit mendapat informasi yang sebenarnya. Tetapi dengan banyaknya informasi yang terpampang secara terbuka, semestinya kalangan itu juga bisa mengetahui.

"Semestinya, memang parpol lebih banyak memberikan pendidikan politik, dan jangan hanya mengajak masyarakat mendukung calonnya. Pers juga diharapkan lebih banyak memberikan informasi soal pilkada," katanya. (D11-18a)