- Fakta yang tampak akhirnya menjadi makin jelas, bahwa kondisi macam apa pun yang ingin dibangun untuk menstabilisasi Pemkab Temanggung, selalu terbentur pada persoalan kewibawaan pemerintahan yang sudah runyam. Kesimpulan ini kiranya dapat kita tarik dari perkembangan terakhir yang terjadi di lingkungan pusat pemerintahan Kabupaten Temanggung, akhir pekan lalu. Ratusan orang terdiri dari kalangan PNS, LSM, dan warga masyarakat berunjuk rasa menuntut agar Bupati Totok Ary Prabowo lengser dari jabatannya. Unjuk rasa itu dipicu oleh tindakan Bupati yang melantik para pejabat untuk mengisi kekosongan jabatan setelah berlangsung pengunduran diri massal, beberapa waktu lalu. Pergantian pejabat itu dinilai tidak prosedural.

- Apa yang terjadi jika pemerintahan sudah tidak lagi punya wibawa? Roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat sedikit banyak pasti tidak bisa dijalankan secara maksimal. Mekanisme untuk meneruskan instruksi dan pelaksanaan suatu kebijakan terganggu, setiap pengambilan keputusan pun menjadi tidak efektif. Kalau kebijakan itu menyangkut langsung kepentingan publik, maka yang akan terkorbankan adalah rakyat. Kalau rakyat sudah terkorbankan oleh suatu keadaan yang terjadi di pusaat pemerintahan, apalah arti dari suatu kekuasaan yang mestinya dipancarkan untuk sebesar-besar kemaslahatan masyarakat? Apa pula makna kepemimpinan yang mestinya menyerap kebutuhan masyarakat, merumuskan, lalu mengaktualisasikannya kembali untuk rakyat?

- Suasana yang seolah-olah mulai teredam beberapa waktu setelah terjadinya ontran-ontran pengunduran diri massal para pejabat di lingkungan Pemkab Temanggung, memang tidak berarti menjadi ukuran persoalan telah memadam dan dibiarkan berjalan dalam kondisi status quo. Fakta tidak mungkin ditampik bahwa terdapat bara persoalan yang setiap saat bakal menyala. Seperti hanya menunggu pemantik ketika Bupati Totok mengambil langkah. Apa artinya? Pusaran persoalannya sudah tidak lagi memperhitungkan apa yang terbaik bagi kepentingan rakyat, tetapi lebih banyak bersikutat pada ego masing-masing pihak. Bagaimana setiap pihak berusaha menohok pihak lain, dan itu seakan-akan dianggap sebagai jalan keluar yang final.

- Kewibawaan suatu pemerintahan, bagaimanapun sangat bergantung pada kualitas kewibawaan pucuk pimpinannya. Runyamlah kalau faktor ini sudah tidak lagi melekat sebagai modal kepemimpinan seorang kepala daerah. Baik secara struktural maupun psikologis, kemampuan untuk ''memerintah'', merumuskan kebijakan, dan mengambil keputusan pasti akan menghadapi kendala. Pemimpin itu kehilangan sebagian besar legitimasi. Apalagi kalau terdapat faktor lain yang sudah menunggu untuk makin menggerogoti legitimasi itu, misalnya dugaan kasus hukum yang harus dituntaskan. Kejadian yang terpaparkan akhir pekan lalu, suka atau tidak suka menggambarkan betapa runyam persoalan kewibawaan itu dihadapi oleh kepemimpinan Bupati Temanggung.

- Tidak adakah sama sekali peluang untuk mendinginkan persoalan, yang secara lebih jernih memikirkan kepentingan masyarakat Temanggung? Semula kita memandang ada masa-masa ''pendinginan'' sebelum Bupati melantik para pejabat tiga hari lalu. Namun apa yang diharapkan oleh banyak pihak agar tidak dilakukan langkah drastis, ternyata diabaikan. Dan benarlah, keputusan tersebut memicu reaksi lebih keras, bahkan makin memperlihatkan terjadinya krisis kewibawaan dalam pemerintahan daerah kabupaten. Apakah momentum ini yang bakal menjadi pembuka suatu penyelesaian, apa pun bentuknya bagi masyarakat Temanggung? Di sinilah pentingnya para sesepuh dan elemen-elemen struktural masyarakat bertemu untuk secara lebih dingin membahas persoalan.

- Aspek-aspek hukum kini makin kental berakumulasi dengan aspek politik - bahkan aspek sosiologis - ketika persoalan kewibawaan pemerintahan menjadi salah satu yang membutuhkan penuntasan. Terdapat persoalan hukum yang masih harus diselesaikan, sementara persoalan politiknya jelas membutuhkan koreksi dari DPRD setempat. Dua aspek itu masih bertambah dengan persoalan krisis kewibawaan, ketika Bupati cenderung tidak lagi memiliki seni dan solusi efektif dalam berkomunikasi dengan aparatnya. Rasanya kita memang membutuhkan semacam preseden yang elegan untuk keluar dari krisis kepemimpinan semacam ini. Tentu dengan jalan keluar yang berorientasi sebesar-besar kemaslahatan masyarakat, bukan yang lebih condong ke tendensi politik.