DISKUSI kurang lebih satu jam di Kantor KPUD Kota Pekalongan, Minggu (5/6) siang, seusai pemungutan suara pilkada Pekalongan, berlangsung gayeng. Secara kebetulan Novel Ali, Syamsul Huda, Titik W, dan saya dari Mapilu-PWI Jateng seusai memantau pelaksanaan pilkada memang mengagendakan mengunjungi Pak Kasbollah, Ketua KPUD Pekalongan sekaligus tokoh di balik kelancaran pilkada.

Ternyata, di sana sudah ada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jateng Drs H Sudharto MA dan anggota KPU Jateng Slamet Sudjono SH MH. Kedua tokoh ini sedang berbincang dengan Pak Kasbollah seusai mengamati pilkada.

Karena sama-sama datang ke Pekalongan dengan tujuan yang sama, akhirnya kami duduk satu meja untuk membahas temuan masing-masing. Kesimpulannya, begitu banyak kelemahan sistem pilkada yang mesti diperbaiki. Pilkada langsung seharusnya memberikan keadilan yang sama bagi semua calon dan memberikan kepercayaan yang kuat kepada rakyat.

Bila dua persyaratan itu dipenuhi, niscaya tidak ada lagi perdebatan mengenai incumbent (bekas pejabat nyalon lagi) yang cenderung memenangi pilkada dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih.

Dua isu itu memang mendominasi pembicaraan kalangan pemerhati pilkada seusai hajatan di Kebumen dan Kota Pekalongan, dua daerah di Jateng yang kali pertama menyelenggarakan pilkada langsung. Jateng memiliki contoh yang bagus untuk pelaksanaan pilkada berikutnya di daerah-daerah lain. Pilkada Kebumen adalah prototipe ''pilkada incumbent'' dan pilkada Kota Pekalongan ciri ''pilkada sejati''.

Rustriningsih kembali terpilih menjadi bupati Kebumen dengan angka kemenangan yang meyakinkan. Salah satu faktor kemenangan Rustri adalah kecilnya cacat kepemimpinannya di tengah prestasi yang dikenal publik. Faktor ini berjalan inheren dengan dominasi PDI-P di Jateng selatan, khususnya di Kebumen.

Itulah salah satu keuntungan incumbent dalam pilkada yang memperlakukan sama semua calon yang terlibat kompetisi lewat partai politik. Bekas pejabat sudah ''kampanye'' selama lima tahun, sementara calon lain harus berjuang jungkir-balik hanya dalam dua minggu. Seperti anak sekolah menghadapi ujian, pelajar yang rajin belajar sepanjang tahun tapi pelajar instan belajar wayangan dalam semalam. Hasilnya bisa ditebak.

Luar biasa, seorang kandidat mengaku harus mendatangi 22 tempat kampanye dalam sehari. Karena, dengan waktu kampanye hanya dua minggu atau tiga kali putaran, dia mesti bekerja all out sehari- semalam untuk menjangkau kantong-kantong massanya.

Model Pekalongan

''Pilkada sejati'' di Pekalongan akhirnya dimenangkan oleh Basyir Ahmad. Kemenangan Basyir meski dengan angka yang tidak mutlak, dinilai merupakan kemenangan sejati. Artinya, lawan yang kalah tidak bisa mencari celah kelemahan dari sisi aturan. Seperti bermain badminton, jika salah satu pemain mengeluh silau oleh lampu lapangan atau terganggu oleh tiupan angin, maka lawan juga mengalami hal yang sama.

Kemenangan Basyir sebagian ditentukan oleh citra dirinya yang sudah tertanam bertahun-tahun. Dokter ini dikenal cukup sosial, suka membantu orang yang tidak mampu, sikap terbuka, dan maju ke pilkada dengan menjauhi motif kekuasaan semata.

Kemenangannya lebih banyak ditentukan oleh branding pribadinya dibandingkan dengan dominasi partai yang mengusungnya, Partai Golkar.

Berbeda dari Kebumen, calon dari partai pemenang Pemilu 2004 di Pekalongan gagal memenangi kompetisi. PPP yang memenangi Pemilu Legislatif 2004 di Pekalongan dan mengusung Timur Susila Mirza, kali ini tidak inheren dengan hasil pilkada. Apakah mesin politik partai tidak lagi bekerja dalam ajang pilkada?

''Partai sudah bekerja keras menggalang dukungan kader dan memelihara jaringan ke bawah, tapi ternyata pilkada memang lebih merupakan pilihan individual,'' kata Daniel Toto di Pekalongan. Karena kesadaran itulah anggota DPRD Jateng dari PDI-P ini tampak tidak terlalu menyesalkan kekalahan calonnya, Sigit Sumarhaenyanto.

Alhasil, banyak evaluasi yang bisa diungkap dari pilkada Kebumen dan Pekalongan. Dari sisi regulasi, banyak yang harus dibenahi, sementara pelaksanaan di lapangan juga perlu perbaikan. Demi praktisnya, kami titipkan saja ke Pak Sudharto untuk dibahas di tingkat pusat. (46t)

-- Penulis adalah wartawan Suara Merdeka dan Wakil Ketua Mapilu-PWI Jawa Tengah.