JAKARTA - Rencana pembentukan Badan Koordinasi Intelijen Daerah (Bakorinda) sebagaimana dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), banyak mengundang pro dan kontra.

Pihak yang pro berpendapat bahwa potensi intelijen selain diharapkan dapat mengantisipasi aksi teror yang marak kembali di pusat dan daerah, juga dapat menunjang otonomi daerah. Sementara pihak yang kontra mengkhawatirkan bahwa penghidupan Badan Koordinasi Intelijen Daerah justru akan mengulang sejarah kelam masa lalu, di mana terjadi aksi penekanan dan pengintimidasian secara sewenang-wenang oleh aparat intelijen terhadap pihak-pihak yang berpandangan berbeda dari penguasa.

Pengamat intelijen Djuanda SIP mengatakan, penghidupan kembali Badan Koordinasi Intelijen Daerah adalah langkah strategis untuk menutup berbagai kelemahan intelijen saat ini dalam mengantisipasi aksi teror.

Khawatirkan Ekses

Sementara itu, menurut Ketua Majelis Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Hendardi, dalam konteks untuk mencegah dan menangkal aksi terorisme, pembentukan badan koordinasi itu sangat layak. Hal itu perlu dilakukan untuk memperbaiki atau menambal berbagai kekurangan yang masih ada hingga saat ini.

Namun dalam operasionalnya di lapangan, banyak juga ekses yang harus diantisipasi. ''Jadi harus dibuat aturan yang tegas, sehingga tidak ada lagi tindakan sewenang-wenang yang dengan mudah dapat merampas hak dan privasi seorang warga negara. Juga harus ada sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang menyalahgunakannya untuk kepentingan atau nafsu-nafsu pribadi ataupun golongan,'' kata Hendardi. Hal itu perlu diatur dengan Undang-undang sehingga dapat mengikat secara kuat, walaupun itu sulit dilakukan.

Hendardi menegaskan pentingnya perubahan orientasi Intelijen, yaitu dari memusuhi rakyat yang berbeda pandangan dan vokal terhadap pemerintah menjadi memberantas terorisme yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan kesengsaraan rakyat.

Sementara itu di Asrama Haji Donohudan Boyolali, kemarin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menyatakan menolak pengaktifan Badan Koordinasi Intelijen Daerah, karena dikhawatirkan lembaga tersebut akan mencari orang-orang yang antipemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Wakil Ketua DPW PPP Jateng Masruhan Syamsurie berpendapat bahwa pembentukan Badan Koordinasi Intelijen Daerah merupakan awal buruk yang dilakukan oleh Presiden SBY terhadap proses demokrasi, karena Pemerintah Orde Baru menunjukkan bahwa keberadaan intel sampai tingkat bawah dengan berbagai namanya itu dalam praktiknya ternyata banyak melakukan penyimpangan. Ujung-ujungnya menangkapi orang-orang yang berbeda pendapat dengan pemerintah.

"Dulu jaringan intel tidak hanya sampai di kampung-kampung, tetapi juga di kampus-kampus. Intel menangkapi para aktivis yang berbeda pendapat dengan pemerintah kala itu," tutur Ketua FPP DPRD Jateng itu.

Masruhan mengaku pernah menjadi korban intel di era Orde Baru. "Saya pernah menjadi korban intel. Gara-garanya karena saya menolak golkarisasi di kampus, akhirnya saya dicap anti-Pancasila dan Orde Baru. Itu akibat intel melakukan penyimpangan demi penguasa," tandasnya.

Menurut Masruhan, kalau Badan Koordinasi Intelijen Daerah benar-benar dihidupkan, maka akan terjadi kontra produktif. "Tidak menutup kemungkinan para aktivis, baik dari parpol maupun LSM akan menjadi 'langganan' utama para intel. Pada tahap berikutnya, demokrasi akan lumpuh," tutur Masruhan. (F4,D10-49,41h)