BOYOLALI - Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan, Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf kemarin ingin menemui dirinya. Dia mempersilakan mereka untuk bertemu. Bila jadi ada pertemuan, dia tak akan berubah sikap. Sebab, kita berpartai dan partai itu ada AD/ ART.

''Siapa yang tidak menerima hasil Muktamar Semarang otomatis diberhentikan dari partai itu,'' tegasnya dalam acara konsolidasi kiai/ulama dan tokoh masyarakat se-Karesidenan Surakarta bersama Carateker DPW PKB Jateng, di Asrama Haji Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Minggu kemarin.

Gus Dur mengatakan, islah sebenarnya sebagai cara mereka (Alwi-Saifullah) untuk memperbaiki kelakuannya. Siapa tahu pada muktamar mendatang malah terpilih menjadi ketua umum. Kalau sekarang kalah semestinya tidak boleh marah. ''Demokrasi ya begitu,''katanya.

Kalau Muhaimin Iskandar sudah terpilih dengan 84% suara, yang kemudian dianggap sebagai aklamasi tidak bisa diapa-apakan lagi. Muktamar di Semarang sudah sah. Menganggap rendah pimpinan partai adalah penyakit yang harus dihilangkan.

Tak Berkaitan

Ketua DPP PKB hasil Muktamar II Semarang Muhaimin Iskandar mengatakan, konsolidasi dengan kiai/ulama dan tokoh masyarakat seperti sekarang tidak berkaitan dengan gugatan di pengadilan. Pokoknya partai yang dipimpinnya jalan terus.

Saat menjawab pertanyaan ada recall kepada delapan anggota DPR RI, dia mengatakan, tidak serta merta dan tidak akan gegabah. Bagaimanapun mereka punya potensi, sehingga harus diperhitungkan. Sekarang sudah ada kemajuan dan perkembangan. Mereka sudah sering kontak dan saling SMS, sehingga ada kemajuan. Kemungkinan menuju hubungan yang baik terbuka sekali. ''Karena itu, jangan mudah main recall,''katanya

Sebelumnya, di Asrama Haji telah dideklarasikan Gerakan Nasional Antikemiskinan (GNAK) dan Laskar Antibusung Lapar. Sebagai koordinator nasional, Zannuba Arifah Chafsoh.

Ganggu Kinerja DPR

Persoalan mengenai munculnya dua kepemimpinan di tubuh PKB, jika dibiarkan berlarut-larut dapat mengganggu kinerja DPR RI. Terkait dengan hal itu, Ketua DPR RI Agung Laksono hanya sebatas memberi imbauan agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secepat mungkin.

''Persoalan itu masih kami nilai belum terlalu berat. Namun, apabila berlarut-larut bisa mengganggu kinerja DPR. Menyikapi masalah tersebut, saya selaku pimpinan DPR RI tidak bisa memberikan batas waktu agar dapat diselesaikan. Permasalahan tersebut makin cepat diselesaikan semakin baik. Ini hanya sebatas imbauan, saya kira untuk partai mana pun juga berharap demikian,'' kata Agung Laksono saat menghadiri temu wicara dengan petani binaan Kosgoro di ruang DPRD Kendal, kemarin.

Acara temu wicara itu diikuti puluhan anggota kelompok tani Mekarsari Desa/Kecamatan Pageruyung, Kendal. Tampak hadir mendampingi Ketua DPR RI Agung Laksono antara lain Ketua DPD Partai Golkar Jateng Bambang Sadono, Ketua PD Kosgoro 1957 Jateng Ir Sarjono Putra, Bendahara DPD Partai Golkar Jateng Harry Affandy, dan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pemprov Jateng Ir Sukarno (mewakili Gubernur H Mardiyanto) yang berhalangan hadir, serta Ketua DPD Partai Golkar Kendal H Hasannudin.

Lebih lanjut Agung mengatakan, pihaknya dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar merasa tidak pernah memperoleh keuntungan. ''Dari perpecahan partai tersebut jangan diartikan bahwa kemudian Partai Golkar memetik keuntungan. Tak ada yang diuntungkan dalam persoalan itu, siapa pun mereka, yang dirugikan adalah demokrasi sendiri,'' tandas Agung.

''Ya, tentunya di dalam skala berikutnya, yaitu di tingkat DPR RI sebagai lembaga politik yang terdiri atas fraksi-fraksi, kemungkinan besar mereka akan terganggu kinerjanya jika masalah tersebut terjadi berlarut-larut,'' lanjutnya.

Agung mengemukakan, dalam kapasitasnya selaku pimpinan DPR RI untuk menyikapi terjadinya kemelut di tubuh PKB tersebut, dia tidak dapat ikut campur tangan karena masalah itu adalah internal partai. ''Jadi, kami tidak dapat menjangkau wilayah yang menjadi kewenangan partai masing-masing atau DPP partainya masing-masing,'' ujar Agung.

Jika ada satu partai yang sekarang DPP-nya dua, kata Agung, maka penyelesaiannya tentu diharapkan dapat diatasi secara internal. ''Mungkin ada semacam islah atau semacam rekonsiliasi serta penyatuan kembali. Bilamana tidak, ya mekanisme pengadilan atau jalur hukum merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk mengatasi persoalan tersebut.''

Dalam kapasitas sebagai pimpinan DPR RI, Agung berharap agar permasalahan itu bisa diselesaikan secepatnya. ''Makin cepat permasalahan itu bisa diselesaikan tentu semakin baik supaya tidak mengganggu kinerja DPR, terutama jika ada masalah, diharapkan pimpinan partai segera mencari jalan keluar bagi partainya yang sedang mengalami masalah tersebut. Kemarin, sayup-sayup saya mendengar dua kepemimpinan PKB sudah sama-sama terdaftar, baik yang dipimpin Pak Muhaimin maupun Pak Alwi Shihab.'' (shj,G15-29t,41h)