JAKARTA-Panitia Kerja Kereta Api yang dibentuk Komisi V DPR RI terperanjat atas temuannya yang menunjukkan manajemen BUMN itu terlalu parah.

''Kalau perusahaan itu ditutup maka yang kolaps konsumennya, dalam hal masyarakat pengguna jasa kereta api, tetapi jika diteruskan maka perusahaan makin parah,'' kata Taufik Kurniawan, anggota panitia kerja itu, kemarin.

Wakil rakyat dari Jateng itu menyebutkan kelemahan pemeliharaan antara lain jadwal tidak ditepati, waktu terlalu lama, administrasi lemah, kekurangan suku cadang, dan 32 unit kereta listrik tidak dapat dioperasikan.

''Kereta listrik yang tidak dapat dioperasikan itu saat ini tersebar di berbagai tempat. Di sisi lain, kita saksikan kondisi rel pada jalur-jalur utama, misalnya Jakarta-Surabaya, sudah tidak memenuhi syarat '' tambahnya.

Dia juga menunjukkan temuan mengenai potensi kerugian sebesar Rp 2,59 triliun pada masa audit antara 1988 dan 2002.

Sementara itu dari beberapa rapat kerja bersama instansi terkait termasuk kalangan swasta antara lain lembaga konsumen, masyarakat kereta api, dan auditor independen, menyimpulkan ternyata banyak hal dalam sistem manajemen keuangan yang tidak dipisahkan.

''Pembukuan menjadi satu. Jadi tidak by train (per kereta-Red) sehingga tidak tahu mana yang untung dan mana yang rugi. Dengan kondisi seperti itu banyak yang harus dicari akar masalahnya,'' tegas Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional tersebut.

Panitia kerja yang sudah bekerja selama lima bulan, lanjut dia, saat ini memasuki evaluasi dan diharapkan nanti melahirkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Komisi V. Selanjutnya, Komisi V mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah.

Pada dasarnya, tutur dia, Panitia Kerja Kereta Api berusaha mencari solusi mengapa sampai terjadi demikian. (nas-27)