KOTA - Koordinator Forum Peduli Anggaran Kota Surakarta (FPAKS) Alif Basuki akan melaporkan kelambanan penanganan perkara dugaan korupsi APBD 2003 untuk 28 tersangka anggota DPRD Kota Surakarta periode 1999-2004 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Tinggi (Kejati), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Tim Ombudsman.

Sebab, saat ini diduga ada indikasi Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta mengaburkan proses hukum terhadap ke-28 tersangka. Indikasi itu, tandas dia, antara lain terlihat pada surat pengembalian berkas perkara nomor B-883/ 0.3.11/Ft.1/05/2005 yang disampaikan Kejari kepada Polwil pada 31 Mei lalu.

"Dalam surat bertanggal 9 Mei 2005 itu, justru memuat legal opinion hukum yang menyebutkan tidak ada unsur melawan hukum. Seharusnya, surat itu memuat teknis petunjuk saksi ataupun kelengkapan alat-alat bukti," papar dia.

Dia sangat menyesalkan langkah Kejari itu, apalagi ditengarai ada kepentingan lembaga kejaksaan atau semacam proyek yang bisa menggagalkan upaya penegakan hukum di Solo. Hal itu juga diperkuat dengan tidak segeranya disampaikan surat tersebut kepada penyidik (surat bertanggal 9 Mei 2005 baru diserahkan 31 Mei).

"Kami sangat kecewa dengan Kejari. Karena itu, kami akan melaporkan ke KPK, Kejati, Kejagung, dan Tim Ombudsman. Kami ingin lembaga itu mengingatkan kembali komitmen penegakan hukum atas penanganan kasus korupsi di Solo."

Bila tidak ada respons positif dari Kejari, upaya penggantian jajaran pimpinan di lembaga yudikatif itu menjadi langkah yang mendesak. "Jangan sampai kasus pemberantasan korupsi di Solo terhambat hanya karena tendensi politis atau kepentingan materi. Bila nanti tetap tidak ada perkembangan, kami akan menuntut adanya penggantian aparat di Kejari."

Kasi Intel Kejari Ponco Hartanto SH enggan menanggapi tuduhan yang disampaikan FPAKS. "Saya no comment, silakan tanya ke Kepala Kejari atau Kasi Tindak Pidana Khusus Erry Pudyanto Marwantono SH MH," katanya, Selasa (7/6). (G13-18j)