SOLO - Jaringan intelijen di wilayah Polda Jateng diperbantukan dalam antisipasi pengamanan pilkada di beberapa daerah. Menurut Kapolda Irjen Pol Drs Chaerul Rasjid SH, mereka bergerak untuk mendapat informasi kemungkinan kerawanan keamanan sebagai penunjang kesiapan menyeluruh pengamanan di daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada. Selain itu, beberapa kesatuan yang dimiliki Polda juga diterjunkan dalam kegiatan bawah kendali operasi (BKO) yang dilaksanakan langsung oleh Kapolwil Surakarta di daerah bersangkutan.

"Kegiatan BKO Polda dilaksanakan langsung oleh Kapolwil, baik Brigade Mobil (Brimob) maupun Detasemen Antiteror 88. Jumlah personel dari Polda sekitar 200 orang, belum lagi intelijen yang sudah bergerak beberapa minggu lalu," kata Kapolda saat dicegat wartawan seusai dialog interaktif di auditorium Kampus UNS Solo, kemarin.

Soal kesiapan itu sebelumnya juga disampaikan dalam dialog interaktif dan deklarasi bersama "Merindukan Pilkada yang Tertib, Aman, dan Damai" yang diselenggarakan UNS, BEM UNS, dan Polda Jateng. Dia mengemukakan, ada tiga Batalion Brimob, dua Detasemen Antiteror 88, dan empat unit kendaraan taktis (rantis) untuk mendukug keamanan pilkada di Jateng.

"Seluruh personel sejumlah lebih dari 26.700 orang sudah siap. Dua pertiga dari total kekuatan itu siap diturunkan untuk pengamanan. Lalu sudah tujuh bulan ini operasi penyakit masyarakat kami tingkatkan, perampok-perampok juga saya bedil," tegasnya.

Sistem Baru

Pembicara lain dalam diskusi yang molor dua jam lebih dari jadwal semula itu adalah Rektor UNS Prof Dr dokter HM Syamsulhadi SpKJ dan Gubernur Jateng yang diwakili Asisten I Tartopo Sunarto SH. Moderatornya adalah Presiden BEM UNS M Ikhlas Thamrin.

Prof Syamsulhadi mengemukakan, sebenarnya yang dikhawatirkan sebagian masyarakat di antaranya adalah pilkada dengan sistem yang sama sekali baru, yakni pemilihan secara langsung. Sebelumnya, kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. "Kalau sistem baru itu tidak disosialisasikan dengan baik, tentu bisa menimbulkan misinterprestasi yang bisa memunculkan hal-hal yang tak diinginkan," ungkapnya.

Dalam forum itu juga dilakukan penandatanganan kesepakatan siap menang dan siap kalah oleh para calon kepala daerah. Sebenarnya para calon dari Solo, Boyolali, dan Sukoharjo diundang semua. Namun yang hadir hanya para calon dari Solo. (D11-18n)