DI MANA-MANA orang lebih cenderung menunda pembayaran pajak, bahkan tak jarang meminta nilai pajak diturunkan. Namun warga Cikuya, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, lain lagi.

Mereka malah minta nilai baku Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dinaikkan dari penetapan sebelumnya. Alasan mereka agar objek pajak mendapat perlakuan sama antara yang kaya dan miskin. Artinya, pemilik rumah bagus harus lebih besar bayar pajaknya ketimbang rumah reyot.

Kesadaran inilah yang akhirnya mengantarkan Kabupaten Brebes menjadi pembayar pajak tercepat di Indonesia. Bahkan karena keberhasilan itu, Gubernur HM Mardiyanto, Sabtu 4 Juni lalu, memberikan penghargaan kepada Bupati H Indra Kusuma SSos, dalam Peringatan Hari Jadi Ke-55 Provinsi Jateng di Grhadika Bhakti Praja kantor Gubernur Jl Pahlawan Semarang.

Dalam hal pelunas tercepat PBB, Brebes sudah mencatatkan diri untuk kali keenam. Pada tahun 2005 berhasil melunasi tanggal 7 Juni 2005, dengan baku disetor Rp 11.589.560.992. Kecepatan itu mengantarkan kabupaten paling barat Jateng tersebut menjadi juara nasional lunas tercepat.

Untuk bisa meraih tercepat, kesadaran objek pajak memegang peran penting selain kesungguhan aparat desa, kecamatan, dan aparat kabupaten. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) H Kaspuri Rosyadi SH, peran penting pembayar pajak sangat ditentukan oleh para pamong desa yang didukung aparat kecamatan.

Pada tahun awal lunas tercepat, Brebes hanya mampu melunasi pada Desember 2.000 atau beberapa saat sebelum jatuh tempo 31 Desember. Namun kemudian majukan lagi sehingga pada Tahun 2001 menjadi bulan September.

Tahun 2002 maju lagi jadi 28 Juli, selanjutnya tahun 2003 pada 26 Juni, dan tahun 2004 jadi 21 Juni. ''Kita memang selalu berusaha lunas tercepat setiap tahun dengan memajukan bulan setoran,'' ujarnya.

Tentang upaya mendorong jajaran di bawah agar giat mengajak objek pajak tepat waktu membayar pajak, lanjut dia, bukan pekerjaan gampang. Beberapa kepala desa maupun camat mengakui harus siang malam turun ke warga.

Camat juga selalu melakukan evaluasi mingguan atas pemasukan setoran tiap desa. Jika ada persoalan, langsung turun tangan mendekati objek pajak agar segera melunasi kewajibannya.

Ada cerita dari mantan Camat Brebes Asih Pambudi SH yang kini menjadi Kepala Bidang Pendapatan BPKD, dalam mengajak warganya untuk segera menyetor PBB.

Dibayar Kontan

Suatu ketika Asih mendapat laporan dari desa kalau ada seorang pengusaha belum melunasi setoran PBB. Dia kemudian mengajak kepala desa itu mendatangi kantor pengusaha bersangkutan.

Dari keterangan pengusaha itu ternyata dia sama sekali tak bermaksud menghambat setoran PBB, tetapi anak buahnya belum melaporkan tentang kewajiban tersebut. Walhasil nilai pajak sekitar Rp 26 juta, saat itu juga dibayar kontan.

Beberapa aparat desa ada juga yang terpaksa harus berangkat ke Jakarta untuk menagih setoran PBB karena wajib pajak berdomisili di Jakarta.

''Mereka memang punya bangunan dan tanah di Brebes, tapi tinggal di Jakarta. Daripada lama menunggu dia datang, aparat desa pergi ke Jakarta cuma untuk menagih PBB.''

Dalam upaya percepatan setoran PPB, Pemkab mengeluarkan kebijakan hadiah bagi penyetor tercepat. Hadiah tersebut bakal diterima desa/keluarahan maupun camat.

Dengan cara itu, mereka akan berlomba-lomba melunasi tercepat. Lebih hebat, ada satu desa yakni Desa Kaliwadas (Kecamatan Bumiayu) hanya membutuhkan waktu tiga hari setelah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) diserahkan.

Desa Kaliwadas menerima SPPT pada 17 Januari 2005 dan pada 20 Januari 2005 desa tersebut lunas PBB dengan baku Rp 37.029.189.

Satu keuntungan lain dari lunas tercepat nasional, Pemkab akan memperoleh pengembalian bagi hasil dari pusat atas PBB, lebih besar daripada kabupaten/kota lain. Bahkan Gubernur Jateng pada saat menyerahkan piagam penghargaan kepada Bupati Brebes memberikan hadiah sepeda motor untuk Pemkab. (Wahidin Soedja-19m)