SUDAH sekitar dua minggu terakhir aktivitas di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pekalongan menurun drastis, bahkan dapat dikatakan lumpuh total. Kerumunan orang yang biasanya memadati tempat itu tidak lagi terlihat. Selain itu, tidak tampak kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan di sekitar tempat itu. Para nelayan saat ini sedang sibuk berada di tengah laut. Kelengangan di TPI itu juga terlihat pada Minggu (5/6). Padahal hari itu, masyarakat Kota Pekalongan sedang menyelenggarakan peristiwa penting, yaitu pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot). Acara tersebut ternyata tidak begitu mendapatkan respons dari para nelayan di sana.

Mereka tetap saja menjalankan aktivitas sehari-hari di tengah laut. Terbukti, kondisi TPI tetap saja sepi karena tidak tampak kapal yang berlabuh di pelabuhan.

Menurut keterangan Kepala TPI Kota Pekalongan Sujadi, kondisi demikian sudah berlangsung sekitar 10 hari. Kapal-kapal yang masuk ke pelabuhan hanya kapal-kapal kecil jenis sopek, sehari hanya satu hingga tiga kapal saja. Sementara itu, jenis purseseine dan minipurseseine tidak ada, kebanyakan masih berada di tengah laut. Minimnya jumlah kapal besar yang berlabuh tentu saja mengakibatkan proses pelelangan terhenti.

Sementara itu, Ketua DPC HNSI Kota Pekalongan Rasjo Wibowo menyatakan heran dengan belum masuknya kapal-kapal di pelabuhan. Namun jika melihat situasi yang dihadapi para nelayan sekarang ini tetang sulitnya penangkapan ikan di laut akibat musim angin timur, mungkin itu yang menyebabkan nelayan enggan pulang untuk menggunakan hak pilihnya.

Ternyata para nelayan lebih mementingkan kendil daripada menggunakan hak suaranya. Artinya, mereka lebih mementingkan mencari ikan untuk penghidupan keluarganya daripada menggunakan hal pilih mereka dalam pilwakot.

Menurut penuturan Harjo, musim paceklik saat ini sangat menyulitkan nelayan. Untuk mencari ikan mereka membutuhkan waktu relatif lama. Biasanya melaut 20 hari, kini menjadi 30-40 hari. Bahkan jika ikan belum didapatkan, mereka meminta pemilik kapal untuk mengirim perbekalan sehingga kapal itu berada di tengah laut selama 60 hari.

Fenomena tentang tidak adanya antusiasme masyarakat terhadap proses pilwakot tidak hanya di kalangan nelayan saja. Hal itu juga terjadi pada sebagian anggota masyarakat lainnya. Data KPUD Kota Pekalongan menunjukkan, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya 34,66% dari 190.130 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Ketua KPUD Kota Pekalongan Kasbullah mengemukakan, selain para nelayan, yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah para pedagang batik yang berusaha di luar daerah. Berdasarkan pengamatannya, mereka cenderung memilih mencari nafkah daripada pulang atau meliburkan diri untuk mencoblos.

Meskipun demikian, ujar dia, hal itu tidak memengaruhi hasil ataupun pelaksanaan pilwakot. "Yang jelas, kesadaran masyarakat masih kurang. Mereka masih mementingkan ekonomi daripada memilih pemimpin," katanya.

Ternyata Kecil

Menurut keterangan Ketua KPPS XI Kelurahan Tegalrejo Moch Subadi, gereget masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pilwakot ternyata kecil. Bahkan, untuk menarik minat anggota masyarakat pihaknya sengaja memakai pakaian adat Jawa. Dengan keunikan yang dimiliki oleh TPS tersebut, diharapkan mampu menarik minat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Untuk itu, Subadi rela mengeluarkan uang Rp 350.000 untuk menyewa tujuh setel pakaian adat bagi para anggota KPPS.

Akan tetapi, rupanya usaha Subadi dan kawan-kawan tidak membuahkan hasil maksimal. Terbukti, dari 402 pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap, hanya 272 pemilih yang menggunakan hak suaranya. Artinya, sekitar 33 pemilih di TPS tersebut tidak menggunakan hak suaranya.

Subadi tidak tahu pasti penyebab banyaknya pemilih yang tidak menggunakan hak suara. Namun kuat dugaan, mereka sudah jenuh dengan proses pemilihan serupa. Pasalnya, dalam satu tahun terakhir masyarakat sudah tiga kali mengikuti pemilu, yaitu sekali pemilu legislatif dan dua kali pemilu presiden dan wakil presiden.

Sepinya proses pemungutan suara di dalam proses pemilihan langsung di Kota Pekalongan telah menjadi bahan kajian dari berbagai pihak. Sebuah lembaga bernama Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) bahkan memprediksi, Pilwakot Pekalongan kali ini hanya akan diikuti 52% pemilih. (Wawan Hudiyanto-17j)