KAJEN - Untuk menghindari potensi konflik antardaerah sebagai ekses pelaksanaan otonomi daerah, tujuh kepala daerah di wilayah eks Karesidenan Pekalongan kemarin membentuk lembaga kerja sama antardaerah Sapta Mitra Pantura (Sampan).

Pembentukan tersebut ditandai dengan penandatanganan peraturan bersama Sampan di aula lantai I Setda Kabupaten Pekalongan oleh ketujuh kepala daerah. Mereka adalah adalah Bupati Pekalongan Drs H Amat Antono, Penjabat Wali Kota Pekalongan Drs H Samsudiat MM, Sekda Kabupaten Batang H Soetadi SH MM, Bupati Pemalang HM Machroes, Bupati Tegal Agus Riyanto SSos MSi, Wali Kota Tegal Adi Winarso SSos, dan Bupati Brebes Indra Kusuma SSos.

Wakil Gubernur Jateng H Ali Mufiz yang ikut menyaksikan penandatanganan itu mengatakan, kerja sama antardaerah saat ini sangat penting untuk menyikapi semakin tingginya tuntutan masyarakat. ''Dengan pembentukan Sampan, potensi daerah bisa diberdayakan, khususnya untuk kepentingan masyarakat,'' tandas dia.

Terbentuknya Sampan diharapkan diikuti dengan komitmen ketujuh anggotanya untuk benar-benar melaksanakan apa yang sudah disepakati. Sampan diharapkan juga tidak hanya terobsesi di bidang ekonomi saja, tapi juga ke masalah lain yang punya dampak langsung di masyarakat seperti mutu pelayanan.

Wagub mencontohkan diberlakukannya one stock service (OSS) di beberapa kabupaten di Jateng. Ternyata hal itu memberikan banyak dampak dalam aspek pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah semakin efisien waktu untuk memproses surat perizinan dari rata-rata waku 12-120 hari menjadi 1-12 hari.

Kemudahan itu akhirnya bisa meningkatkan iklim investasi di daerah tersebut. ''Selain itu, OSS ternyata juga bisa menigkatkan PAD,'' katanya.

Melihat pentingnya fungsi Sampan, Wagub berharap para pegiat Sampan serius dalam memilih dewan eksekutif. Pengelola tersebut diharapkan dipilih dari orang yang benar-benar berkualitas, punya program terukur, kreatif, dan inovatif.

Egoisme Lokal

Kepala Badan Koordinasi Pembangunan Lintas (Bakorlin) Kabupaten/Kota Wilayah III Drs Tjipto Hartono menandaskan, manajemen regional saat ini menjadi kebutuhan bersama melihat fenomena suburnya egoisme lokal sebagai akibat dari euforia otonomi daerah.

Atas dasar itulah bupati/wali kota di wilayah pantura menyepakati pembentukan lembaga kerja sama antardaerah yang diberi nama Sapta Mitra Pantura atau Sampan.

Empat hal utama yang akan diperjuangkan di antaranya adalah menata kelembagaan, mengupayakan terwujudnya sinkronisasi kebijakan publik antardaerah, mengupayakan terwujudnya situs Sampan untuk memasarkan potensi dan produk wilayah secara online melalui internet.

Kemudian mengupayakan tergabungnya sistem perencanaan pembangunan partisipatif dengan prioritas untuk mengembangkan infrastruktur wilayah Sampan. Selain itu, juga berusaha melakukan kerja sama dengan pihak lain yang dapat memberikan dukungan bagi pengembangan. (G16-19n)