JAKARTA- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufikurahman Ruqi menegaskan, sebagai warga negara yang baik Hamid Awaluddin harus memenuhi panggilan KPK seputar permintaan keterangan mengenai pengadaan dana taktis dan dugaan korupsi di tubuh KPU. "Terlebih lagi status dia itu seorang menteri," kata dia, di Jakarta, Selasa.

Menurut jadwal, Hamid yang juga Menteri Hukum dan HAM dipanggil KPK Rabu (8/6) pukul 10.00 dengan status saksi dari Hamdani Amien, Kepala Biro Keuangan KPU yang menjadi tersangka kasus korupsi di KPU. Pada saat yang bersamaan, Hamid kabarnya juga akan dipanggil Komisi III DPR RI. "Nanti dilihat mana yang diprioritaskan, karena kedua institusi negara ini punya kepentingan masing-masing," ujar Taufikurahman.

KPK telah mengirim surat panggilan kepada Hamid yang juga mantan anggota KPU untuk Pemilu 2004 itu dan juga surat pemberitahuan kepada Presiden, Senin (6/6). Taufikurahman mengaku telah mendapat informasi dari Menteri Sekretaris Negara bahwa Hamid sudah mendengar pemanggilan dari KPK. (dtc,ant-46t)

Ba'asyir Praperadilankan Hamid

JAKARTA - Berkaitan dengan Ustad Abu Bakar Ba'asyir yang belum dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta Timur, Tim Pembela Muslim (TPM) kemarin mengajukan gugatan praperadilan pada dua pejabat terkait. Mereka yang digugat adalah Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin dan Ka Lapas Cipinang Dedi Sutadi.

Gugatan tersebut didaftarkan anggota TPM M Mahendradatta dan Achmad Michdan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), dengan registrasi nomor 6/pid/ prap/2005/PN Jaksel. Usai mendaftarkan gugatan tersebut, Mahendradatta kepada wartawan mengatakan, TPM mengambil langkah hukum ini karena untuk kesekian kali Ba'asyir telah diperlakukan sewenang-wenang oleh petinggi negeri ini. (F4-49t)

Pilkada Jangan Jadi Target Politik

JAKARTA - Para calon kepala daerah yang akan bersaing pada Pilkada (pemilihan kepala daerah) dan partai politik pendukungnya untuk tidak menjadikan ajang atau target politik tahun 2009. Dari pilkada diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang baik dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Peringatan itu dikemukakan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Anwar Suprijadi di Jakarta kemarin. Dia mengaku banyak melihat para calon kepala daerah dan partai politik pendukungnya hanya punya target politik tahun 2009, yakni pemilihan umum tahun 2009. (bn-49t)

Pemerintah Tak Semena-mena

JAKARTA -Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 36 Tahun 2005 yang memungkinkan pencabutan hak milik tanah untuk kepentingan publik, tidak akan menyebabkan pemerintahbisa semena-mena mencabut hak milik tanah seseorang.

Demikian ditegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sambutannya ketika membuka Munas Khusus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, 2005, di Istana Negara, Selasa (7/6). (A20-48t)

DPR Setuju Gunakan Hak Angket

JAKARTA - DPR RI sepakat menggunakan hak angket (penyelidikan) atas kasus penjualan dua kapal tangker milik Pertamina, dengan membentuk panitia khusus (pansus) angket atau penyelidikan. Persetujuan itu dicapai dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua Muhaimin Iskandar.

Dalam kesempatan itu, sepuluh fraksi telah menyampaikan kata persetujuannya melalui juru bicara masing-masing. Di sisi lain, diprediksi persetujuan seluruh fraksi di DPR itu termasuk FPDI-P, memberatkan posisi mantan presiden Megawati Soekarnputri, karena bisa terkena masalah hukum. (di-49t)

Departemen Perdagangan Diteror Bom

JAKARTA - Departemen Perdagangan yang berlokasi di Jalan Ridwan Rais No 3 Jakarta Pusat, Selasa (7/6) mendapat ancaman teror bom. Akibatnya, ribuan karyawan di gedung itu harus dievakuasi keluar gedung. Menurut Anwar Wahab, staf di Inspektorat Jenderal Departemen Perdagangan, ancaman bom diterima instansinya sekitar pukul 15.15 WIB melalui Short Message Service (SMS) ke Sekjen Departemen Perdagangan.

Disebutkan, SMS ancaman bom itu berbunyi ''lantai 12 gedung I ada bom, akan meledak sekitar pukul 16.10 WIB''. Kapolda Metro Jaya Irjen Firman Gani mengatakan, adanya teror bom belakangan ini, dua pertiga pasukan yang ada di jajarannya diterjunkan ke berbagai pelosok di Jakarta. Mereka bertugas mengantisipasi aksi teror bom tersebut. (bu-48v)

Calon dari PDI-P Disemprit

SURABAYA - Mendekati hari H pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Surabaya, iklim persaingan politik antarkandidat wali kota-wakil wali kota makin mengeras. Hal itu dibuktikan dengan temuan penyimpangan oleh Panwas Pilkada Kota Surabaya yang dilakukan kandidat tertentu. Selasa (7/6), Panwas Pilkada menyemprit pasangan Bambang DH-Arief Afandi yang dijagokan PDI-P, terkait dugaan penyimpangan yang dilakukan tim mereka. Yakni pemberian kartu tanda penduduk (KTP) gratis. Dalam pemberian KTP gratis itu dicantumkan embel-embel berupa ajakan untuk mendukung pasangan cawali-cawawali yang didukung PDI-P ini. Ketua Panwas Pilkada Kota Surabaya, Mahmud Suhermono mengatakan, ''Ini bagian dari kampanye yang seharusnya tak boleh dilakukan sebelum masa kampanye." (G14-46v)