BLORA - Fakta jumlah golput (golongan putih/tidak memilih - Red) pada Pilkada di Kebumen dan Pekalongan yang mendekati angka 30 persen, bisa menjadi momok dalam Pilbup di Blora yang akan digelar tanggal 27 Juni mendatang.

Untuk itu KPU setempat akan melakukan berbagai upaya. Yakni, di samping telah melakukan sosialisasi, juga akan memberdayakan PPK dan PPS yang ada.

''Terus terang, belajar dengan apa yang ada di Pekalongan memang kami perlu segera melakukan antisipasi. Di samping bersama Pemkab telah melakukan sosialisasi, rencananya kami juga akan memberdayakan PPK dan PPS yang dalam kelembagaan langsung di bawah pengawasan KPU,'' tandas Ketua KPU Blora, Gatot Pranoto, BE kepada Suara Merdeka, kemarin.

Menurutnya, pada Pilkada di Pekalongan, dia yang menyempatkan menunggui langsung di lapangan, sekitar pukul 12.00 terpantau jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih baru 50 persen. Saat itu juga dia langsung mengontak ke Blora untuk menyikapi dengan apa yang ada di Pekalongan. ''Sekali lagi kami sudah berupaya, meski masalah hasilnya kami juga tidak bisa memastikan,'' ungkapnya.

Pada bagian lain, Gatot mengimbau kepada seluruh warga Blora, yang sudah terjangkau sosialiasi sampai ke tingkat RT, pada hari H pemilihan nanti supaya mau meluangkan waktu untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya.

Suara Sumbang

Barangkali kekhawatiran KPU akan banyak golput dalam Pilbup di Blora nanti tidaklah berlebihan. Dari pantauan di beberapa desa, suara-suara sumbang dari warga yang menyatakan, jika tidak ada uang semacam ganti lelah pergi ke TPS, mereka lebih mengutamakan pergi ke ladang untuk berkebun, sudah bermunculan.

''Kalau memang tidak ada semacam uang ganti lelah, untuk apa? Lebih baik kami pergi ke ladang bercocok tanam sehingga hasilnya masih bisa diharapkan,'' ungkap warga di beberapa desa yang ditemui Suara Merdeka secara terpisah.

Alasan lain tentang kekhawatiran banyaknya golput itu, dari data yang ada, jumlah golput pada Pilpres II dibanding saat Pemilu Legeslatif di Blora ternyata juga meningkat. Pada Pemilu Legislatif, dari jumlah pemilih sebanyak 587.832 orang, yang menggunakan hak pilihnya 503.958 atau jika diprosentasi mencapai 85 persen.

Sementara itu, pada Pipres II, jumlah pemilih di Blora yang mencapai 612.951, ternyata yang menggunakan hak pilihnya hanya 483.851 atau 78 persen. Sehingga, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya saat Pilpres II dibanding saat Pemilu Legeslatif terjadi peningkatan. (ud-15)