KAJEN - Pembangunan RSUD Kajen yang sudah mendekati penyelesaian, Sabtu (4/6) lalu ditinjau anggota Komisi IX DPR RI. Selain melihat gedung RSUD, mereka juga melakukan audiensi dengan Pemkab untuk mengetahui rencana pengembangan RSUD ke depan.

Menurut ketua rombongan dokter Rifka Ciptaning, mereka datang untuk melihat kondisi dan kebutuhan riil daerah. Sebab rencana pembangunan RSUD di Kajen beberapa kali menjadi bahasan dalam rapat komisi untuk mendapatkan kucuran bantuan dari Pemerintah Pusat.

"Jadi tujuan kedatangan kami ingin mengetahui apa sebenarnya yang dibutuhkan Pemkab untuk melayani masyarakat,"ujarnya.

Sebab pengalaman yang lalu, banyak bantuan dari Pemerintah Pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan. "Kami tidak ingin Pemerintah Pusat memberikan bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah ini,"ujar anggota FPDI-P tersebut.

Bupati Pekalongan Drs H Amat Antono memaparkan, pindahnya ibu kota Kabupaten Pekalongan ke Kajen tiga tahun lalu itu bukan hanya memindah ibu kota, melainkan juga simpul-simpul kehidupan.

"Karena itu, pusat kehidupan dan pelayanan masyarakat harus dibuka,"ujarnya.

Lebih rinci, Ketua Dinas Kesehatan dokter Sutanto Setiabudi MKes menuturkan, rencana pembiayaan pendirian RSUD yang diharapkan bisa melayani masyarakat bagian selatan adalah Rp 90 miliar. Rinciannya Rp 40 miliar untuk fisik dan Rp 55 miliar untuk pengadaan peralatan kesehatan.

"Pendanaan pembangunan rumah sakit akan direalisasikan secara bertahap sampai 2006," katanya.

Pada tahap pertama, telah diselesaikan pembangunan fisik yang menelan biaya Rp 7,7 miliar. Kemudian, disusul dengan pembangunan tahap kedua yang menelan biaya Rp 2,6 miliar. "Peresmian pembangunan RSUD direncanakan pada 25 Agustus tahun ini," ujarnya.

Seusai mengikuti paparan pembangunan, anggota komisi yang membidangi kesehatan dan tenaga kerja melakukan cek fisik dengan melihat gedung RSUD.

Dipuji

Anggota DPR RI dari berbagai fraksi yang berjumlah 13 orang itu berkeliling dan memeriksa tiap sudut RSUD tipe C itu. Beberapa anggota yang dimintai pendapatnya memuji pemanfaatan anggaran yang dilakukan Pemkab.

"Dengan dana Rp 7 miliar, gedung ini sudah bagus. Kalau di Jakarta biayanya pasti lebih besar," ujar H Ishaq Saleh, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Jika melihat hasil pembangunan gedung itu, lanjut dia, Pemerintah Pusat harusnya memang ikut membantu demi meningkatkan pelayanan masyarakat.

"Menurut saya, masuk akal jika Pemerintah Pusat membantu dan kami akan memperjuangkannya," ujarnya.

Sementara itu hal senada juga diungkapkan Drs H Bisri Romly MM, anggota DPR asal Kabupaten Pekalongan.

"Saya akan memperjuangkannya sehingga pembangunan RUSD Kajen dibantu. Jika dana dari pusat ada dan kami tidak memperjuangkan, itu berarti kami menzalimi masyarakat," tuturnya. (G16-52m)