PEKALONGAN- Pelaksanaan pilkada di Kota Pekalongan, Minggu kemarin ternyata belum diikuti secara antusias warga Kota Batik.

Menurut hasil pemantuan sementara dari KPUD sampai pukul 02.00, jumlah pemilih yang hadir antara 60-70% dari 190.130 pemilih.

Dari hasil pemantuan yang dilakukan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) hingga pukul 11.30, diperoleh data warga yang menggunakan hak pilihnya baru sekitar 52%.

Ketua Divisi Pencalonan Pendaftaran Peserta Pilkada KPUD, Basyir mengatakan, faktor yang memengaruhi sebagian masyarakat untuk tidak hadir ke TPS, diduga karena adanya kejenuhan mereka terhadap pemilu.

Sebab, dalam kurun satu tahun terakhir mereka telah melaksanakan pencoblosan tiga kali, yaitu satu kali pencoblosan dalam pemilu legislatif dan dua kali dalam pilpres. Karena itu, masyarakat menganggap pilkada yang berlangsung merupakan hal wajar, sehingga enggan datang ke TPS.

Dia menjelaskan, dari pemantuan yang dilakukan secara acak di tujuh TPS, jumlah pemilih yang hadir rata-rata hanya 60-70%. Dari jumlah itu menunjukkan animo masyarakat masih kurang.

Lemahnya Sosialisasi

Koordinator JPPR, A Masruri Hadi Atmaja mengatakan, faktor penyebab minimnya jumlah pemilih yang hadir disebabkan lemahnya sosialisasi yang dilakukan pihak penyelenggara.

Selain faktor itu, juga dipengaruhi adanya kejenuhan dari masyarakat terhadap pemilu, serta munculnya anggapan pilkada tidak akan mengubah nasib mereka. "Kondisi demikian ternyata berpengaruh sekali terhadap animo masyarakat untuk mencoblos, mereka enggan untuk datang ke TPS," tuturnya.

Dari hasil pemantauan yang dilakukan pihaknya hingga pukul 11.30, diperoleh data warga yang menggunakan hak pilihnya baru 52%. Jumlah tersebut didasarkan atas pemantauan acak yang dilakukan di 184 TPS.

Dalam pemantauan yang dilakukan mulai awal masa kampanye, JPPR juga menemukan adanya sejumlah pelanggaran yang dilakukan para tim sukses calon.

Jenis pelanggaran yang ditemukan antara lain masa tenang banyak dimanfaatkan para calon untuk sosialisasi, masih banyaknya atribut kampanye di tempat-tempat umum, dan adanya petugas KPPS yang memberlakukan secara istimewa terhadap calon yang melakukan hal pilihnya di TPS.

Menurut Masruri, pihaknya sangat menyayangkan dengan pelaksanaan pilkada di Kota Pekalongan. Sebab, pilkada merupakan proses politik yang diharapkan menjadi wahana perwujudan demokratisasi dan demokrasi di tingkat lokal. Kenyataan, baik dalam persiapan maupun pelaksanaannya, kemurnian demokrasi banyak dinodai tindakan salah.(H17,A15-19s)