- Pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kota Pekalongan dan Kabupaten Kebumen kemarin mengawali serangkaian pilkada di Jawa Tengah. Ada satu hal yang membuat kita merasa bangga dan bersyukur, yakni prosesnya dapat berjalan relatif aman dan terkendali. Tetapi ada hal lain yang kiranya patut diberi catatan, yakni penurunan tingkat partisipasi masyarakat, walaupun laporannya baru bersifat sementara. Mereka yang datang ke TPS antara 50-70 persen saja. Pada Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung tahun 2004 tingkat partisipasi masih sekitar 90 persen. Jadi, berdasarkan perkiraan kasar ada penurunan lebih 20 persen. Sama sekali tidak mengurangi keabsahan, namun gejala ini menarik untuk dicermati.

- Sejak awal kita merasakan gerengseng pilkada agak kurang. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan komisi pemilihan umum daerah (KPUD) relatif terbatas, karena mendesaknya waktu dan minimnya dana. Untunglah masih ada media yang bisa membantu sosialisasi dengan pemberitaan gencar di sekitar pilkada. Sebenarnya tingkat partisipasi di atas 60 persen saja sudah relatif baik terutama dibandingkan dengan pemilu di negara-negara maju seperti Amerika Serikat yang bisa di bawah 50 persen. Namun bagi kita biasanya pemilu masih menjadi ritual politik. Ada tanggung jawab yang besar pada masyarakat, sehingga seseorang akan merasa tidak enak atau dianggap ''asosial'', kalau tidak ikut mencoblos. Apakah ritual semacam itu sudah mulai pudar. Ataukah ada penyebab lain?

- Selain sosialisasi yang kurang, tidak adanya gereget mungkin karena waktunya tidak bisa serempak seperti ketika Pemilu 2004 yang tingkatnya nasional. Akan lebih memprihatinkan, kalau ternyata juga diakibatkan oleh adanya anggapan tidak terlalu penting untuk memilih kepala daerah, kurang antusias melihat calon-calon yang muncul, kasus di KPU Pusat yang menimbulkan ketidakpercayaan atau mungkin saja ada kendala teknis yang kita tidak tahu. Inilah yang menarik untuk dikaji, walaupun sekarang datanya masih bersifat sementara. Kita baru merasakan adanya kecenderungan seperti itu. Tetapi kalau benar demikian, apa yang telah berlangsung di Kota Pekalongan dan Kabupaten Kebumen tentu bisa dijadikan pelajaran bagi yang lain.

- Semua itu tidak mengurangi penghargaan yang tinggi kepada masyarakat, penyelenggara pemilu, dan pihak-pihak lain yang telah berperan aktif dalam pilkada. Juga kepada aparat keamanan dengan kesiapsiagaannya sampai dengan petugas di TPS. Terlepas dari kekurangan itu, bagaimanapun pilkada di dua daerah itu merupakan awal yang baik dan melegakan. Dengan demikian, kita tidak akan dibuat khawatir menghadapi pilkada di kota atau kabupaten lain baik di Jawa Tengah maupun Indonesia pada umumnya. Bangsa ini telah mencatat sejarah baru dengan terselenggaranya pilkada langsung untuk tingkat kota dan kabupaten. Dan ini akan makin mengukuhkan citra positif sebagai bangsa yang telah memulai demokratisasi.

- Penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih juga tidak akan menurunkan kualitas demokrasi, karena yang tidak datang bisa dianggap abstain dan yang penting bisa menerima hasil perhitungan suara. Jadi, yang penting prosesnya bisa berjalan lancar dan aman. Tidak sampai ada ribut-ribut, benturan fisik ataupun kekisruhan dalam perhitungan suara. Sampai semalam hasilnya telah dapat diketahui, walaupun masih bersifat sementara. Para kandidat beserta barisan pendukungnya perlu bersiap-siap untuk menang dan kalah. Yang kalah hendaknya bisa segera menerima dan menyalami yang menang, sebaliknya yang menang pun perlu ''merangkul'' yang kalah. Seperti kata pepatah Jawa, menang ora umuk kalah ora ngamuk. Sejak awal kita yakin masyarakat telah makin dewasa.

- Apa yang telah berlangsung di Kota Pekalongan dan Kabupaten Kebumen itu lebih memberi keyakinan kita, pilkada di daerah-daerah lain pun akan dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan terkendali. Kendala selama ini seperti kesulitan pendanaan dan masalah teknis lain akan dapat diselesaikan, karena kita telah memiliki pengalaman berkali-kali menyelenggarakan pemilu dan telah pula memperoleh pengakuan internasional dalam hal ini. Bagi Jawa Tengah, iklim kondusif termasuk dalam menghadapi pesta demokrasi bernama pilkada haruslah tetap terjaga dengan baik. Karena noda sedikit saja bisa memercik dan mencoreng wajah demokrasi kita. Sekarang kita sudah mulai sedikit lega, karena bagaimanapun dua daerah yang mengawali pilkada itu menjadi test case.