GROBOGAN - Bupati H Agus Supriyanto SE memperkirakan produksi padi di wilayahnya akan mengalami penurunan pada 2005 ini.

Dibandingkan dengan 2004, penurunannya mencapai 6,9%, yakni dari 598.649 ton menjadi 557.321 ton. Sementara itu produksi jagung meningkat 9,8% dari 483.561 ton (2004) menjadi 531.218 ton (2005).

"Hal ini terjadi karena adanya anomali iklim yang mengacaukan pola tanam petani," kata Bupati pada acara panen padi pola kemitraan kerja sama KTNA dengan Perum Bulog di Desa Kluwan, Penawangan, kemarin.

Lebih lanjut pihaknya mengatakan, meskipun terjadi penurunan produksi padi, dia yakin hasilnya akan surplus. Pada 2004, surplus beras mencapai 161.000 ton, namun tahun ini diprakirakan hanya 136,000 ton atau turun 15%.

Sementara itu, beberapa kalangan mengharapkan pemerintah lebih memperhatikan lahan tadah hujan yang rawan kekeringan.

"Selama ini perhatian pemerintah masih terfokus pada lahan yang ada irigasinya. Namun lahan tadah hujan tampaknya kurang diperhatikan," kata Koordinator Forum Komunikasi Organisasi Masyarakat (Forkom) Grobogan Sirrajudin SH, kemarin.

Pihaknya memastikan setiap tahun kawasan tadah hujan dan tegalan itu rawan kekeringan. Akibatnya, para petani tidak dapat memanfaatkan lahan secara maksimal. Bahkan ada pula yang membiarkan sawahnya bero karena tidak bisa ditanami. "Walaupun tak dipungkiri kekeringan itu terjadi karena anomali iklim," ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Pemkab Grobogan Ir Edhie Sudaryanto didampingi Kabag Humas Adi Djatmiko SH mengungkapkan, selama ini pembangunan infrastruktur oleh pemerintah lebih ditujukan pada pembangunan infrastruktur jaringan irigasi di daerah-daerah yang memiliki sumber air atau yang dilewati jaringan irigasi.

"Sejak bencana kekeringan yang melanda Grobogan pada 2002, Pemkab telah berupaya melobi Departemen Pertanian. Tujuannya agar daerah-daerah tadah hujan dan tegalan yang tidak memiliki sumber air diperhatikan. Contohnya dengan pembangunan sumur resapan, sumur gali, dan embung mini," katanya.

Lebih lanjut Edhie mengatakan, pertemuan nasional evaluasi padat karya kekeringan yang diadakan Departemen Pertanian di Solo pada 9-10 Desember 2003 lalu menyebutkan, pembangunan sumur resapan dan embung mini menjadi salah satu poin rumusan agar dilaksanakan.

"Pemkab Grobogan pada 2004 memprakarsai pembangunan sumur-sumur resapan tersebut. Meskipun jumlahnya amat sedikit -mungkin belum signifikan dibandingkan dengan kebutuhannya-, kami telah mengawalinya. Bahkan, Pemerintah Pusat memberikan respons positif," ujarnya. (H3-56m)