PURBALINGGA - Sebanyak 637.039.000 surat suara untuk pilkada yang menumpuk di KPUD mulai disortir. Penyortiran itu melibatkan 20 orang yang direkrut dari keluarga anggota Sekretariat KPUD. Penyortiran ini diharapkan selesai paling akhir 18 Juni 2005 atau bersamaan dengan batas akhir pendistribusian kelengkapan pilkada kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Anggota KPUD Divisi Logistik Gani Hadi Susilo kepada wartawan mengatakan, perekrutan tenaga tambahan dari keluarga staf Sekretariat KPUD bertujuan untuk menjamin keamanan dan netralitasnya. Para penyortir itu bekerja dari pagi sampai maksimal pukul 20.00.

''Pendistribusian akan kita lakukan secara bertahap. Setiap surat suara dan kelengkapan yang telah siap, langsung didistribusikan kepada PPK dengan pengawalan polisi. Namun KPUD tidak akan mengirimkan logistik pada saat hujan. Hal ini untuk mengurangi risiko rusaknya kelengkapan pilkada pada tahap pendistribusian,'' katanya.

Para pekerja mulai kemarin menyortir surat suara untuk wilayah PPK Bobotsari yang diperuntukan bagi 130 tempat pemungutan suara (TPS). Secara keseluruhan, di Purbalingga terdapat 2.177 TPS. ''Kita mengacu UU dan peraturan lainnya, di mana satu TPS maksimal untuk 600 pemilih,'' ujarnya.

Gani menambahkan, alat kelengkapan pemilihan bupati dan wakil bupati itu dibungkus menjadi satu paket yang berisi surat suara, bilik suara, kotak suara, alat pencoblos, bantalan coblosan, tinta, dan kelengkapan lain. Saat ini semua perlengkapan dan logistik sudah siap untuk didistribusikan kepada PPK dan PPS.

Hemat Anggaran

Sekretaris KPUD Imam Wahyudi menjelaskan, dalam pembelian surat suara, KPUD Purbalingga dapat menghemat anggaran.

Lebih detail dia menjelaskan, pencetakan kertas suara yang dalam rancangan anggaran biaya (RAB) Rp 222 juta, dalam realisasinya hanya Rp 70.700.000. Sementara itu, 637.039 lembar kertas suara termasuk pelipatan dan packing-nya itu disediakan oleh pemenang tender PT Norma Teknik, Kebumen.

''Harga per lembar kertas suara Rp 100. Padahal di daerah lain bisa mencapai Rp 350 atau lebih. Kami mendapat penawaran harga lebih murah karena selain kompetitif, juga hanya ada dua pasangan calon sehingga kertas suaranya tidak terlalu lebar,'' tuturnya.

Penghematan pengeluaran juga bisa dilakukan dalam pengadaan tinta pilkada. Dari RAB pengadaan tinta Rp 20.000 per botol, KPUD bisa mendapat harga Rp 17.450 per botol ukuran 40 cc. Diperkirakan akumulasi sisa anggaran pengadaan logistik pilkada itu bisa mencapai ratusan juta rupiah dan akan dikembalikan ke kas daerah.

Hingga kini, persiapan pelaksanaan pilkada telah mencapai 80% lebih. Sisanya tinggal faktor pasangan calon bupati dan wakil bupati, kesiapan masyarakat, dan distribusi logistik KPU yang masih berlangsung. ''Jadi kami optimistis pilkada bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,'' tandasnya. (F10-16m)