- Para pemilih Prancis, lewat referendum Minggu lalu, menolak konstitusi Uni Eropa (UE). Dan para pemilih di Belanda, juga Inggris, diduga kuat bakal mengikuti jejak rakyat Prancis tersebut. Hasil ''non'' (tidak) di Prancis itu agaknya akan memaksa para pemimpin Eropa menyadari bahwa banyak rakyat benua tersebut tidak sepaham dengan ambisi elitis mereka. Sejumlah pengamat mengatakan, konstitusi yang diusulkan itu kurang memadai, terlampau terperinci, terlalu luas, dan terlalu sulit untuk diamandemen. Namun pengamat yang lain menyebutkan, sudah saatnya UE punya konstitusi bersama. Jika muncul suatu masalah dalam hubungan sesama anggota UE, konstitusi semacam itu diharapkan dapat memecahkannya. Siapa yang benar, waktu jualah yang akan memberikan jawaban.

- Bisa dimaklumi jika para politikus Eropa ciut hatinya, setelah mengetahui penolakan rakyat Prancis. Sebab, penolakan itu bisa saja menjerumuskan blok tersebut ke dalam krisis tidak diduga-duga. Ada beberapa faktor yang mungkin mendorong para pemilih Prancis memberikan suara ''tidak''. Pertama, mereka pada dasarnya hanyalah tidak senang terhadap pemerintahan yang saat itu (sekarang telah diganti) berkuasa di Paris. Kedua, ada ketakutan akan berkurangnya pengaruh Prancis dalam Uni Eropa yang diperluas keanggotaannya (setelah merangkul juga negara-negara eks satelit Uni Soviet dan kemungkinan juga Turki). Tetapi, apa pun alasannya, untuk kali pertama inilah rakyat sebuah negara anggota utama UE menolak secara langsung proses integrasi Eropa yang kini sedang berlangsung.

- Sebelum ini, tidak satu pun perjanjian yang telah ditandatangi UE ditolak ratifikasinya, baik oleh parlemen maupun oleh rakyat lewat referendum. Hasil referendum di Prancis juga berarti, salah satu tujuan fundamental konstitusi Uni Eropa - membawa UE lebih dekat ke hati publiknya sendiri - telah gagal. Paris dan UE sekarang menghadapi tantangan politik yang berat: bagaimana mendapatkan dukungan rakyat Prancis bagi UE yang sekarang atau versi mendatang. Sedemikian pentingkah partisipasi Prancis? Banyak yang berpendapat ratifikasi di negara-negara lain UE harus tetap berlangsung, sekalipun ada kasus penolakan di Prancis. Seperti kata Krzystof Bobinski dari Unia and Polska Foundation di Warsawa: ''Mengapa Prancis harus membuat keputusan bagi setiap orang?''

- Kenyataannya, Paris memang punya pengaruh besar dalam pengambilan keputusan UE. Sekalipun penolakan rakyat negeri itu sudah diprediksi, hasil referendum tersebut sungguh mengejutkan semua pihak. Asal tahu saja, Prancis menjadi jantung pembangunan Eropa pasca-Perang Dunia II. Ia faktor penggerak, sekaligus pengguncang. Kini, negeri tersebut menunjukkan kelasnya sebagai faktor pengguncang. Adalah Prancis dan Jerman - musuh bebuyutan dalam tiga kali perang besar sejak 1870 - yang menyadari bahwa ''cukup sudah berperang''. Sekarang waktunya bagi Eropa untuk membina kerja sama, bukannya konfrontasi. Kedua negara itu membentuk aliansi Komunitas Besi Baja dan Batubara. Aliansi itu kemudian berkembang jadi Pasar Bersama Eropa, lalu Masyarakat Eropa, dan pada akhirnya Uni Eropa.

- Pada awal 1980-an, pemikiran Prancis sangat mendominasi Eropa. Bila negeri tersebut menyatakan ''ini baik bagi Eropa'', artinya itu juga baik bagi Prancis. Bahasa yang dipakai di lingkungan UE, juga bahasa Prancis. Jubir Komisi Eropa hanya memakai bahasa Prancis. Upaya para wartawan non-Eropa untuk menerjemahkan apa yang diucapkan jubir itu ke bahasa Inggris, dihalangi. Alasannya, penerjemahan itu ''merupakan diskriminasi'' bagi bahasa lain. Jelasnya, konsep Komisi Eropa sebagai kekuatan penuntun sangatlah berbau Prancis. Komisi itu pun berkembang menjadi kekuatan tunggal yang punya mandat mutlak untuk mengusulkan suatu legislasi bagi Eropa, hingga saat ini. Maka, ketika rakyat Prancis menyatakan ''non'' bagi konstitusi Eropa, itu bukan saja penting tetapi juga fundamental.

- Para kepala negara dan kepala pemerintahan Eropa akan bertemu di Brussel (markas Uni Eropa) pada 16 Juni mendatang, untuk coba membenahi apa-apa yang masih jadi ganjalan. Mungkin mereka sudah saatnya mengkaji ulang dasar pemikiran dibentuknya Uni Eropa. Masihkan mereka ingin UE berkembang menjadi suatu federasi seperti AS, atau hanya sekadar konfederasi? Visi ''UE sebagai AS-nya Eropa'' tampaknya takkan terwujud. UE sudah terlampau luas untuk memenuhi visi tersebut. Dan penolakan rakyat Prancis bahkan mendatangkan keraguan tentang seberapa besar UE dapat berkembang. Sungguh tidak terbayangkan bukan, bagaimana suatu uni yang menghimpun 25 negara berbeda etnis, beda budaya, dan beda tingkat perekonomian dapat disatukan lewat sebuah konstitusi bersama.