SEMARANG- Pemerintah dan masyarakat Jateng diminta bahu-membahu dalam mengantisipasi busung lapar di wilayah provinsi ini. Apalagi jika dilihat dari data statistik, angka kemiskinan di Jateng mencapai 6.979.700 orang atau 21,78 % dari total penduduk.

"Tak bisa dimungkiri, angka kemiskinan tersebut merupakan pintu awal terjadinya busung lapar," kata anggota Komisi E DPRD Jateng Muhammad Haris usai rapat kerja dengan Dinas Kesehatan di ruang komisi lantai III Gedung Berlian, Rabu (1/6).

Menurut Wakil Ketua FPKS tersebut, dari banyaknya angka kemiskinan, yang harus mendapatkan prioritas dalam masalah itu adalah balita dan anak sekolah. "Titik rawan sebenarnya terjadi pada anak yang sedang tumbuh berkembang. Sebab pada tahap itu anak-anak memerlukan makanan tambahan."

Dia menilai, kerja sama harus mulai dibangun antara Pemprov, dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, dengan masyarakat untuk melakukan aksi nyata dalam mengantisipasi terjadinya kasus busung lapar.

Selain tingkat kesejahteraan ekonomi yang rendah, kata pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Khoirot Tengaran Salatiga itu, faktor penyebab terjadinya busung lapar juga akibat minimnya ketersediaan pangan pada keluarga miskin. Tidak teraturnya keseimbangan gizi dalam pola makan, dan minimnya kepekaan sosial terhadap kondisi lingkungan.

Melihat kompleksnya permasalahan kasus busung lapar tersebut, dia berharap segera ada penanganan secara integral dalam peningkatan gizi pada keluarga miskin.

Haris mengatakan, dalam mendeteksi secara dini keluarga yang mengalami kekurangan gizi, bisa diseragamkan dengan menerapkan indeks potensi keluarga sehat (IPKS). Indikatornya yakni tersedianya air bersih, jamban keluarga, lantai rumah yang telah diplester, dan rutinitas balita dalam mengikuti kegiatan timbangan. (G7,G1-14t)