SELAMA sepekan terakhir ini, di kampus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto terjadi setidaknya dua kali unjuk rasa mahasiswa. Dalam unjuk rasa pertama, mahasiswa mempertanyakan soal pemilihan rektor. Namun unjuk rasa kedua sudah melebar ke mana-mana. Mereka juga meneriakkan tuntutan akan keterwujudan demokratisasi kampus.

Henry B Mayo dalam An Introduction to Democratic Theory (Oxford University, 1990) menyebutkan, demokrasi adalah sistem yang menunjukkan kebijaksanaan umum yang ditentukan oleh mayoritas wakil yang diawasi rakyat. Jika dianalogikan dalam kehidupan kampus, anggota senat universitas adalah wakil masyarakat kampus, termasuk mahasiswa.

Karena itu sah-sah saja jika mahasiswa unjuk rasa dan menyampaikan unek-unek, asal tak menjurus ke tindakan anarkis. Namun hal itu menjadi bias ketika tiba-tiba mahasiswa menyodorkan kontrak politik (mereka menyebut mahasiswa sebagai pihak pertama dan Rektor sebagai pihak kedua). Padahal, Unsoed tempat mereka menimba ilmu adalah institusi pendidikan, dan bukan lembaga politik.

Sekian butir tuntutan yang disodorkan antara lain tuntutan masalah pendidikan, yakni agar Unsoed mewujudkan pendidikan yang murah dan berkualitas. Juga menghentikan pendirian program studi baru yang dinilai komersial serta mengajukan akreditasi program sarjana dan merealisasikannya menjadi fakultas.

Masalah pendidikan saya garis bawahi, karena hak memperoleh pendidikan bagi sesama warga merupakan salah satu kriteria ada atau tidak demokrasi di suatu negara. Untuk mewujudkan, pendidikan memang harus murah dan terjangkau oleh masyarakat.

SPP Termurah

Tanpa unjuk rasa pun, biaya pendidikan di Unsoed dengan sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) Rp 250.000/semester yang termurah di Indonesia. Di universitas lain biaya sebesar itu hanya cukup untuk membayar dua satuan kredit semester (SKS), sedangkan di Unsoed bisa untuk 20-24 SKS.

Dalam pertemuan rektor se-Indonesia belum lama ini, besaran SPP itu ditertawakan Rektor Universitas Bangkalan. Universitas di pulau garam itu menerapkan besaran SPP lebih tinggi ketimbang di Unsoed.

Apalagi jika dilihat berdasar perhitungan secara nasional, biaya pendidikan tinggi di Indonesia saat ini Rp 15 juta/ tahun/mahasiswa. Pemerintah hanya menyubsidi antara Rp 5 juta dan Rp 6 juta/tahun. Seandainya SPP Unsoed dinaikkan menjadi Rp 1 juta/tahun pun masih butuh dana Rp 8 juta/tahun.

Kebutuhan itu dicukupi dengan mencari proyek kompetisi, membangun jaringan kerja sama dengan pemerintah kabupaten, serta kalangan industri. Di tengah susah payah mencari tambahan dana itu, ada yang berpendapat Unsoed mengomersialisasikan pendidikan.

Memang ada program studi seperti pendidikan kedokteran dan pendidikan teknik yang berbiaya lebih tinggi daripada program lain. Namun semua diserahkan ke pasar, karena akhirnya mahasiswa yang memilih sesuai dengan kemampuan akademik dan finansial masing-masing.

Total pendapatan Unsoed dari SPP, sumbangan penunjang institusi (SPI), dan dana pendamping Rp 70 miliar/ tahun. Dari pendapatan itu, Rp 60 miliar untuk belanja pegawai dan sisanya untuk pembangunan gedung dan laboratorium.

Seluruh program studi baru di Unsoed sudah berizin dan sebagian memiliki akreditasi. Globalisasi di bidang pendidikan dan persaingan sangat ketat dalam memperebutkan pasar kerja, pemilihan pendirian program studi lebih efisien dibandingkan dengan pendirian fakultas yang lebih mahal. Selain itu, program studi juga lebih menjawab permintaan pasar.

Apa yang diinginkan mahasiswa sebenarnya sudah dipenuhi universitas. Tak hanya menyelenggarakan pendidikan murah, tetapi termurah di negeri ini. Saya juga sangat senang ketika mahasiswa menyatakan ingin membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi almamater mereka. (53)

Prof Rubiyanto Misman adalah Rektor Unsoed Purwokerto