BREBES - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituntut lebih cermat dalam pendistribusian barang ke daerah-daerah. Itu sangat penting, agar tidak terulang lagi salah pengiriman barang yang berdampak kepada pembengkakan anggaran di tingkat pusat seperti Pemilu 2004.

Pada pemilu lalu, KPU Daerah Brebes menerima ribuan surat suara yang sebetulnya untuk Kabupaten Tulungagung. Surat suara tersebut hingga kini masih menumpuk di gudang KPUD, Jl MT Haryono Brebes.

"Supaya tidak terjadi kesalahan kirim, Bagian Logistik KPU Pusat harus melakukan pengecekan kepada barang yang dikirim, termasuk daerah tujuan," kata Edy Hermawan SH, peserta Forum Diskusi Kelompok bertajuk "Evaluasi Terhadap Sistem dan Proses Pemilu 2004" yang digelar di Sekretariat KPUD, kemarin.

Diskusi diikuti unsur LSM, mantan Ketua KPPS, TPS, Panwas, kepala desa, unsur media massa, tokoh masyarakat, pejabat, dan unsur mahasiswa, itu berlangsung gayeng, karena hampir seluruh peserta menyampaikan pendapat lewat kelompok masing-masing.

Edy Hermawan yang mewakili kelompok satu, juga membeberkan tentang pentingnya penentuan indeks barang tertentu. Tanpa mengurangi kualitas barang, dengan adanya indeks itu akan memperkecil terjadinya korupsi.

Kurang Akurat

Terjadinya pemborosan anggaran, dapat muncul dari kurang akuratnya sistem pendataan pemilih. Mengambil pengalaman dari Pemilu 2004, yaitu saat banyak pemilih tak hadir. Meski relatif kecil, dari hasil pengamatan, mereka yang tak hadir adalah karena sudah didaftar di tempat lain.

"Yang boro (merantau) kerja di luar kota, ternyata lebih suka menggunakan hak pilih di kota yang di tempatinya, ketimbang pulang kampung. Padahal, di desanya mereka sudah didata sebagai pemilih," paparnya.

Duplikasi pemilih yang cenderung membengkak, jelas akan menjadikan biaya tinggi, khususnya pada anggaran kertas suara, dan lainnya. Jika data yang diperoleh valid, anggaran dapat ditekan seminimal mungkin.

Berkait dengan masalah pendataan pemilih, Moch Sabani dari kelompok tiga mengusulkan agar pada pemilu mendatang, pendataan dilakukan KPUD setempat.

"Supaya tidak tumpang tindih, pendataan pemilih cukup dilakukan KPUD, sehingga nantinya akan memudahkan sosialisasi," paparnya.

Menyangkut masalah anggaran penyelenggaraan pemilu mendatang, sebagian peserta menghendaki agar sistem desentralisasi logistik tidak lagi menjadi monopoli pusat.

Barang yang bisa diusahakan di tingkat kabupaten/kota, supaya dibuat di daerah. Kecuali fasilitas mobil atau tinta dan kotak suara; supaya seragam, biar pusat yang menangani.

"Yang lain, khususnya alat tulis kantor yang bisa dipenuhi di daerah, biar daerah yang mencukupi sendiri," tandasnya mengusulkan.

Diskusi dipandu anggota KPUD, Mahfudin, dan Dr Chusnan Zein serta Imron Rosyadi. Menurut Ketua KPUD, Wahyudin Noor Ally, diskusi dimaksudkan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan tentang kekurangan dan kelebihan pada pelaksanaan pemilu lalu.

"Jika ada kekurangan, mari kita perbaiki dan kita usulkan ke pusat." ujarnya.(wh-19a)