JAKARTA - Belum adanya titik terang kasus kematian aktivis HAM Munir SH karena Badan Intelijen Negara (BIN) menutup akses Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Imparsial yang juga anggota TPF Munir, Rachlan Nashidik, dalam keterangan persnya di kantor Imparsial Jalan Diponegoro Jakarta Pusat, kemarin.

''Ini tamparan keras bagi kewibawaan Presiden. Apakah kewibawaan Presiden disangkal Kepala BIN atau kewibawaan Kepala BIN disangkal staf BIN?'' ungkapnya.

Dia mengemukakan, penutupan akses oleh BIN menyebabkan TPF sangat sulit mendapatkan data-data tentang kemungkinan keterlibatan mantan Kepala BIN AM Hendropriyono dan mantan Deputi V BIN Muchdi PR.

Rachlan menilai, hal itu sebagai "tamparan keras" karena sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memerintahkan agar semua lembaga negara termasuk BIN memberikan informasi seluas-luasnya bagi TPF. ''Sekretaris Utama BIN Suparto yang mengatakan kepada TPF, atas instruksi Kepala BIN, data-data yang berkaitan dengan Hendropriyono dan Muchdi tidak boleh diberikan,'' ujarnya.

Pertanyakan Syamsir

Dia juga mempertanyakan kesediaan Kepala BIN Samsyir Siregar yang dalam pertemuan segi tiga Presiden-TPF-BIN telah menjanjikan akan memberi akses bagi TPF. Padahal menjelang masa kerjanya usai pada 23 Juni mendatang, TPF mempunyai target minimal mendapatkan data-data yang valid berupa dokumen tentang kemungkinan keterlibatan dua mantan pejabat BIN itu.

Menurut keterangannya, kejadian seperti ini dapat ditengarai sebagai ''pekerjaan'' komplotan yang berusaha menghambat kerja TPF. (F4-49j)