WASHINGTON - Amerika Serikat mengumumkan rencana mencabut sebagian embargo penjualan senjata kepada Indonesia, dengan memperbolehkan lagi penjualan peralatan militer tidak mematikan ke Indonesia.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Richard Boucher mengatakan, keputusan itu merupakan hasil dari pertemuan antara Presiden AS George W Bush dan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang berakhir kemarin. Keputusan ini merupakan hadiah bagi Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

Boucher mengatakan, normalisasi penuh hubungan militer dengan Indonesia hanya dapat diwujudkan apabila Indonesia menghukum aparat militernya yang terlibat pelanggaran HAM di masa lalu.

SBY pada pertemuan dengan Bush Rabu waktu setempat menyerukan pemulihan kerja sama militer. Bush menyambut positif seruan tersebut. "Kami memutuskan untuk memperbarui transfer dari pemerintah ke pemerintah mengenai peralatan militer tidak mematikan dan bantuan kepada Pemerintah Indonesia," kata Boucher. Dia mengatakan, Indonesia akan membeli peralatan militer itu dari AS.

"Kami berpendapat, peningkatan penjualan AS di sektor ini secara khusus dapat mendorong reformasi militer yang demokratis. Selain itu, dapat membantu kedua negara mencapai sasaran-sasaran keamanan utama, seperti misalnya bantuan kemanusiaan, kontraterorisme dan keamanan maritim," kata dia kepada pers.

Boucher menandaskan. kerja sama militer secara penuh dapat dilakukan dengan syarat Pemerintah Indonesia mengadili aparat militernya yang terlibat dalam pelanggaran HAM, serta bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran HAM di Timor Timur dan wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Dia mengatakan, Washington juga mensyaratkan keberlanjutan kerja sama kontraterorisme dan transparansi di bidang keuangan militer. Syarat ini mutlak untuk terwujudnya normalisasi hubungan militer.

Satu Paket

Dengan keputusan itu, Pemerintah AS dapat menjual perlengkapan militer atau peralatan militer yang dijual sebagai satu paket dengan program pelatihan dan pemeliharaan.

Washington sebelum ini sudah menghidupkan kembali program Pelatihan dan Pendidikan Militer Internasional dengan Indonesia. Program ini sempat dibekukan pada awal 1990-an karena kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Indonesia juga diperbolehkan membeli suku cadang untuk pesawat-pesawat transportasi demi kepentingan operasi penyelamatan dan tugas kemanusiaan setelah bencana tsunami Desember lalu.

Kelompok HAM mendesak Bush untuk tidak memulihkan kerja sama militer dengan Indonesia sebelum Indonesia menggelar pengadilan atas kasus kekerasan militer di Timor Timur pada 1999. Indonesia juga didesak mengadili pembunuh dua warga Amerika di Papua pada 2002.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengkritik keputusan itu dengan mengatakan meski ada upaya membuat militer Indonesia lebih bertanggungjawab, catatan hak asasinya tidak memuaskan.

Pencabutan sebagian embargo senjata ini merupakan imbalan atas meningkatnya upaya Indonesia mengatasi pelanggaran yang dilakukan militer. Dengan tetap mempertahankan embargo penjualan senjata, Washington tetap memiliki kemampuan untuk menekan agar lebih banyak reformasi yang dilakukan.

Embargo senjata ini pertama kali diterapkan tahun 1992 setelah militer dituding membunuh lebih dari 200 pengunjuk rasa di Timor Leste. Tujuh tahun kemudian embargo ini diperketat setelah militer dituduh melakukan aksi teror dalam upaya mencegah warga Timor Leste memilih memisahkan diri dari Indonesia.

Pemerintah Indonesia sebelumnya berulangkali berupaya membuat militer lebih terbuka. Para pengamat di Jakarta mengatakan, langkah pencabutan sebagian embargo itu merupakan langkah yang bijak.

Mereka mengatakan nama presiden SBY dan program reformasinya akan rusak jika dia kembali dari Amerika Serikat tanpa hasil.

Hubungan yang menghangat antara Washington dan Jakarta disebabkan oleh program reformasi SBY dan kedudukan Indonesia di garis depan perang melawan terorisme. (rtr-gn-25)