logo SUARA MERDEKA
Line
Sabtu, 28 Mei 2005 EKONOMI
Line

Gagasan Pak Muby sebagai Inspirasi dan Spirit

SELASA 24 Mei 2005 sekitar pukul 15.00 ketika dalam perjalanan dari Yogyakarta saya menerima SMS dari Pak Amril Arief, Pemimpin Bank Indonesia Semarang. Kabar lewat SMS tersebut sangat mengejutkan. Prof Mubyarto atau Pak Muby panggilan akrabnya telah dipanggil Tuhan sekitar pukul 13.30 hari itu.

Saat itu juga juga saya langsung teringat pada suatu momen 24 tahun lalu ketika masih menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi UGM, yakni acara Dies Natalis dengan tema utama Ekonomi Pancasila.

Walaupun mahasiswa Fakultas Ekonomi, saat itu saya belum terlalu peduli pada gagasan Ekonomi Pancasila. Tema Dies tersebut akhirnya mendapat berbagai tanggapan, baik yang setuju maupun tidak setuju pada gagasan Pak Muby itu.

Kubu yang tidak setuju kebanyakan para penganut aliran mazab Neoklasik dan kebanyakan "berdomisili" di Fakultas Ekonomi UI yang pada saat itu memang menjadi "penguasa" kebijakan ekonomi Indonesia, serta sebagian rekan Pak Muby sendiri di UGM.

Sosok Ekonomi Pancasila akhirnya memang kurang jelas, sedangkan Pak Muby hingga kini justru lebih banyak dikenal sebagai Bapak Ekonomi Kerakyatan. Apakah itu karena "jualan" Pak Muby mengenai Ekonomi Pancasila tidak laku, atau karena Ekonomi Kerakyatan merupakan metamorfosa dari Ekonomi Pancasila?

Pada suatu diskusi terbatas di Bank Indonesia Semarang dengan niat mengetahui gagasannya, saya sengaja mendebat konsep Ekonomi Kerakyatan tersebut.

Dengan sedikit gemas akhirnya Pak Muby berbicara panjang lebar mengenai konsep Ekonomi Kerakyatan, bahkan juga keberhasilan memasukkan istilah Ekonomi Kerakyatan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Meski tidak pernah menggunakan istilah Ekonomi Kerakyatan, sesungguhnya secara esensi saya sangat sependapat pada gagasan Pak Muby, tentu setelah mengikuti perkembangan pemikiran Ekonomi Kerakyatannya.

Pak Muby seorang yang konsisten terhadap pemikirannya. Walaupun istilah Ekonomi Pancasila tidak lagi populer, spiritnya tidak berbeda dari Ekonomi Kerakyatan.

Ekonomi Kerakyatan Mubyarto merupakan kristalisasi nilai-nilai etis yang terkandung dalan ilmu ekonomi sebagai ilmu sosial; yang mungkin dalam pandangan Pak Muby sudah ditinggalkan atau disterilisasi oleh konsep-konsep ekonomi Neoklasik.

Sebelum melontarkan gagasan mengenai Ekonomi Pancasila dalam pidato pengukuhan guru besarnya 19 Mei 1979, Mubyarto secara jernih telah mengupas aspek-aspek kemanusiaan dan etika dalam ilmu ekonomi.

Mengutip tesis John Stuart Mill ia mengungkapkan arti penting dan perlunya ilmu ekonomi yang "nonpersonal" ke arah ilmu ekonomi yang masuk ruang lingkup moral dan etika.

Dalam pandangannya ilmu ekonomi harus membumi dan tidak steril, karena dimaksudkan untuk mengatasi berbagai persoalan kemasyarakatan.

Pandangan demikian sejalan dengan para ekonom "sosialis" semacam JK Galbraith atau peraih Nobel bidang ekonomi, yakni Myrdal atau Amartya Sen.

Para peraih Nobel yang saya sebutkan itu jelas-jelas memasukkan dimensi etika, moral, serta sosial dan politik dalam analisis ekonomi untuk mengatasi berbagai persoalan kemasyarakatan. Mereka berpandangan ilmu ekonomi juga hidup dalam konteks.

Dimensi Realistis

Menelaah konsep Ekonomi Pancasila atau Ekonomi Kerakyatan adalah menelaah serta memahami ilmu ekonomi dalam dimensi realistisnya. Kemajuan ekonomi bukanlah sederet angka yang menunjukkan kinerja makin baik dan besar.

Dalam hal pertumbuhan ekonomi, misalnya, pertumbuhan yang tinggi memang diinginkan tetapi itu belum cukup. Bagaimana pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut dicapai, siapa yang berpartisipasi: apakah hanya segelintir atau sebagian besar orang, serta bagaimana pertumbuhan tinggi tersebut didistribusikan di antara berbagai kelompok, merupakan aspek-aspek penting yang menjadi tugas ilmu ekonomi untuk mengatasi.

Dengan demikian ilmu ekonomi tidak lagi bebas nilai sehingga harus berpihak, yakni pada bagaimana persoalan kemasyarakatan bisa diatasi demi kesejahteraan umat manusia. Dalam kasus krisis ekonomi Indonesia, contohnya, salah satu penyebabnya adalah struktur industri yang cenderung oligopolistik dan struktur aset yang timpang.

Mungkin dalam telaah ekonomi Neoklasik oligopoli atau struktur aset yang timpang adalah konsekuensi logis dari sebuah iklim ekonomi yang mengandalkan pada keyakinan kekuatan pasar sebagai penentu yang adil.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah mekanisme pasar sudah bekerja secara adil ataukah bekerja secara terdistorsi.

Pasar memang tidak bisa disalahkan, tetapi sifat-sifat para pelaku di pasar yang cenderung mengebelakangkan aspek etika dan mengedepankan aspek kepentingan diri sendiri itulah yang akhirnya menyebabkan pasar tidak bisa bekerja secara adil.

Ekonomi Pancasila dan juga Ekonomi Kerakyatan yang digagas Pak Muby pada dasarnya adalah prinsip-prinsip ekonomi etis, suatu sistem ekonomi keadilan.

Karena itu, sesungguhnya gagasan itu merupakan gagasan dasar ilmu ekonomi yang mungkin menurut sebagian orang, termasuk Pak Muby, banyak diabaikan.

Menjadi pertanyaan sangat mendasar adalah bagaimana gagasan tersebut dapat diimplentasi, baik menggunakan label Ekonomi Pancasila, Ekonomi Kerakyatan, atau label-label yang lain.

Prinsip-prinsip adalah dunia ide, sedangkan implementasi dunia praksis. Dapatkah dunia ide dijembatani menjadi dunia praksis?

Melalui peraturan, mekanisme, organisasi, dan pelaku dunia ide bisa dijembatani menjadi dunia praksis. Apakah dunia praksis akan menjadi ideal sangat bergantung pada seberapa besar penyimpangan terjadi pada mekanisme dan peraturan serta organisasi tersebut bekerja.

Semua orang tahu korupsi itu salah dan tidak etis. Itulah dunia ide. Tetapi tidak ada koruptor yang tertangkap, diadili, dan dihukum, berarti ada penyimpangan dalam menjalankan meknisme dan peraturan oleh organisasi dan para pelakunya.

Karena itu, praksis akan menyimpang jauh dari ide.

Semua orang tahu dan menganggap penting sektor pertanian di Indonesia, tetapi tidak ada kebijakan yang konkret bagaimana pertanian harus dikembangkan.

Semua orang juga tahu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penyelamat krisis ekonomi Indonesia, tetapi tidak ada keberpihakan nyata terhadap sektor itu.

Gambaran-gambaran tersebut menunjukkan praksis ekonomi masih jauh dari etika dan moralitas.

Gagasan Pak Muby bagai oase di gurun pasir yang memberi kelegaan di tengah-tengah praksis ekonomi penuh moral hazard.

Gagasanmu pasti akan menjadi inspirasi dan spirit para ekonom yang masih menyadari bahwa ilmu ekonomi tidaklah bekerja di ruang hampa. Selamat jalan Pak Muby.(27)

- Penulis adalah Ketua Laboratorium Studi Kebijakan Ekonomi (LSKE) dan dosen Fakultas Ekonomi Undip


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA