TEMANGGUNG - LSM Front Rakyat Bersatu (Forba) Temanggung mempertanyakan kepada DPRD mengenai terlalu besarnya anggaran untuk proyek pembangunan Jembatan Jengkiling di Kecamatan Kandangan.

Kedatangan pengurus LSM yang diketuai Irianto, Senin (23/5) lalu itu diterima Komisi B dan C. Forba mengemukakan, biaya proyek pembangunan Jembatan Jengkiling Rp 6,65 miliar tersebut diduga tidak sesuai dengan realitas.

Biaya itu dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan kenyataan sebenarnya, dari proyek yang telah selesai kira-kira tiga bulan lalu itu. Sebagai LSM, Forba meminta penjelasan DPRD yang mengesahkan pembangunan proyek tersebut.

Kepada Suara Merdeka, Irianto mengemukakan, besar anggaran tersebut kurang wajar. Sebab, proyek jembatan itu mendapat bantuan besi dan kerangka jembatan dari Pemerintah Pusat.

Otomatis anggaran yang tersedia hanya dipakai untuk membangun jembatan sementara dari kayu, pengecoran senderan jembatan, transportasi besi bantuan, pengaspalan jembatan, dan upah tenaga kerja.

''Walaupun belum dikaji secara detail dan mendalam, kira-kira harga yang wajar proyek jembatan itu Rp 3,5 miliar sampai Rp 4 miliar,'' katanya, Rabu (25/5) kemarin.

Khawatir

Proyek pembangunan jembatan itu multiyears, dibiayai dengan APBD 2004 dan APBD 2005. Pihaknya khawatir, jika anggaran Rp 6,65 miliar yang dikeluarkan Pemkab tersebut tidak dimanfaatkan sepenuhnya untuk biaya pembangunan jembatan tersebut.

Bahkan, ujarnya, perlu diteliti apakah uang itu semua diterima oleh kontraktor atau ada yang diterima oleh pihak lain.

Ketua Komisi C, Pris Qomar, belum bisa memberikan jawaban pasti baik mengenai anggaran pembangunan maupun proses lelang serta bantuan besi dari Pemerintah Pusat karena belum memiliki data teknis yang akurat.

Itulah kenapa DPRD menjanjikan akan mengadakan rapat kerja dengan instansi terkait tentang adanya pengaduan tersebut.

Meskipun menyayangkan sikap DPRD yang tidak memiliki data tentang proyek ini, Forba menghargai sikap DPRD yang segera akan mengumpulkan data-data tersebut.

Forba tetap akan menginvestigasi dan bersedia bekerja sama atau untuk cross check data dengan hasil temuan DPRD tentang proyek pembangunan jembatan tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Kabupaten Temanggung Suharto, ketika dihubungi Rabu kemarin sedang tidak berada di kantornya.

Beberapa staf kantor tersebut menyatakan tidak mengetahui nomor ponsel miliknya.(hsf-39j)