PABELAN - Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung, menurut Dr Khudzaifah Dimyati SH MHum, selain dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat, juga akan mampu menekan sikap dan perilaku, serta berpotensi membatasi kekuasaan DPRD.

"Konsekuensi pilkada, mampu menekan sikap dan perilaku DPRD yang sering menganggap dirinya satu-satunya institusi pemegang mandat rakyat yang paling representatif. Pesta demokrasi ini, punya potensi membatasi kekuasaan dan wewenang legislatif. Manuver DPRD jadi tereduksi," kata Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) tersebut.

Paparan itu dia sampaikan dalam seminar "Mengawal Pilkada Sukoharjo yang bersih, jujur, demokratis dengan visi kerakyatan" di aula gedung Pascasarjana UMS, kemarin.

Pembicara lain, yakni Kapolres Sukoharjo, AKPB Drs Handono Warih yang diwakili Kasat Bina Mitra, AKP Basirun SH; Ketua Komisi Pemilihan Umuim Daerah (KPUD) Khomsun Nur Arif SAg; dan Ketua Komisi I DPRD, Hasman Budiadi SE.

Beberapa konsekuensi lain pilkada langsung, lanjut Dimyati, antara lain akan menghasilkan kepala daerah yang lebih berkualitas dan diposisikan sebagai pemegang mandat rakyat, serta mendorong semangat kemandirian partai politik (parpol) di daerah.

"Akses warga juga turut meningkat dalam memengaruhi keputusan pemerintah daerah," ungkap Wakil Direktur I Pascasarjana UMS itu.

Serangan Fajar

Ketua KPUD, Khomsun mengemukakan, memang ada titik-titik rawan dalam proses pilkada yang harus diwaspadai. Tidak hanya kampanye liar.

"Serangan fajar, politik uang, dan gerakan-gerakan dari orang-orang yang disebut sebagai kader seorang calon, merupakan titik rawan juga.

Kalau hal itu terjadi, tentu bisa muncul konflik antarkader, dan menjadi persoalan sehubungan dengan adanya aturan yang menyatakan tak boleh ada politik uang," ungkapnya.

Titik rawan yang lain, tambah AKP Basirun, di antaranya masa kampanye, yaitu saat-saat terjadi pengumpulan massa.

Sebenarnya sudah ditentukan bahwa pendukung calon tak boleh arak-arakan, namun hal itu sangat mungkin terjadi.

Adapun Hasman mengingatkan, pilkada langsung bukan jaminan tidak ada politik uang. Sebab, bisa saja calon yang punya dana banyak membagi-bagikan uangnya kepada masyarakat dengan harapan mereka memilihnya.

"Sekarang saja sudah ada kesan, calon yang nanti terpilih adalah mereka yang punya uang banyak. Iya kan. Dulu, saat masih di pilih DPRD, ada lontaran anggota legislatif dibayar calon bupati, dan setelah calon itu jadi, nanti dia bisa menguasai DPRD. Segala hal harus diwaspadai," katanya.(D11-18a)