SEMARANG - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) diminta untuk menegakkan hukum secara tegas dan transparan dalam memberantas kasus-kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Sebab, setelah tujuh tahun era reformasi bergulir, sederet kasus korupsi dan pelanggaran HAM tetap tidak ada kejelasannya.

Pernyataan tegas terhadap pemerintah itu, disampaikan belasan mahasiswa mengatasnamakan dirinya Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Semarang dalam aksi unjuk rasa, Rabu (18/5). Mereka menggelar aksinya di Gedung DPRD Jateng, Jalan Pahlawan. ''Pengkhianatan reformasi telah dilakukan para pemimpin bangsa. Kondisi ini mengakibatkan semakin terpuruknya bangsa ini,'' teriak koordinator lapangan Zainudin Albart.

Dia menyebutkan, ketidakberdayaan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan bangsa menjadi bukti kegagalan agenda reformasi. Ketidakjelasan pemberantasan KKN, penegakan HAM, peningkatan mutu pendidikan, dan kegagalan pemulihan ekonomi berujung pada makin tingginya ketimpangan sosial.

''Kemiskinan semakin kronis. Artinya, pemerintah saat ini masih gamang dan tidak berdaya,'' tandasnya.

Pengunjuk rasa menuntut supaya pemerintah SBY menuntaskan kasus-kasus penegakan hukum mulai dari Tragedi Trisakti, Tanjung Priok hingga kasus kematian aktivis HAM Munir.

Dalam aksinya, pengunjuk rasa membawa poster dan spanduk yang bernada mendesak pemerintah agar segera menanggapi persoalan hukum dan HAM di Indonesia. Antara lain, berbunyi ''Tuntaskan Agenda Reformasi'', ''Usut Tuntas Kasus Kematian Munir'', dan ''Tuntaskan Kasus Trisakti''.

Aksi dimulai dengan berjalan kaki dari bundaran air mancur. Selama perjalanan menuju Gedung Berlian, pengunjuk rasa melakukan orasi. Namun saat pengunjuk rasa hendak masuk gedung Berlian, polisi mengadangnya dan tidak satu pun anggota Dewan Jateng yang menemui mereka. Karena para mahasiswa nekad masuk gedung, maka antara pengunjuk rasa dan polisi terjadi aksi saling dorong. (G1,G7-34v)