JAKARTA - Dana untuk sektor pertahanan yang dalam APBN 2005 ini dianggarkan Rp 21 triliun dinilai jauh di bawah standar minimal yang diperlukan TNI/Polri untuk dapat menjalankan tugasnya mempertahankan dan mengamankan keutuhan wilayah RI. Karena itu melalui Departemen Pertahanan, TNI/Polri berencana mengajukan tambahan anggaran sedikitnya Rp 1,7 triliun pada saat pengajuan APBN Perubahan mendatang.

Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati seusai menghadiri rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Rabu kemarin membenarkan bahwa pemerintah tengah merencanakan dan memikirkan sumber-sumber pendanaan yang dimungkinkan untuk menambah anggaran sektor pertahanan itu.

''Kekurangan yang dibutuhkan terutama terjadi pada TNI. Anggaran yang sekarang itu kan sekitar Rp 21 triliun, termasuk anggaran rutin seperti gaji. Kebutuhannya kira-kira dua kali lipat dari angka itu. Itu untuk memenuhi standar minimal TNI dan Polri,'' katanya. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengatakan, sasaran penambahan anggaran tersebut adalah untuk menghidupkan kembali peralatan militer yang selama ini tidak bisa berfungsi karena adanya embargo militer AS dan keterbatasan dana.

''Jadi kita tidak mendahulukan pembelian secara besar-besaran untuk artileri pertahanan udara kita. Yang paling pokok, apapun yang kita lakukan, satu atau tiga triliun rupiah harus memperhatikan disiplin fiskal,'' kata Juwono.

Tentang besarnya tambahan anggaran yang diperlukan, Menhan mengemukakan masalah itu masih dibahas antara departemennya dengan Bappenas, Depkeu dan Kantor Menko Perekonomian. ''Perkiraan sekitar Rp 1,7 triliun dari Rp 21 triliun yang sekarang,'' tambah menteri.

Menghidupkan

Mengenai terbatasnya anggaran yang disediakan, Panglima TNI mencontohkan dari 20 pesawat Hercules yang dimiliki TNI, saat ini hanya enam buah yang bisa terbang. Kemudian untuk pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, dari 10 yang dimiliki hanya empat yang bisa diterbangkan.

''Jadi sasaran kita bagaimana menghidupkan lagi secara bertahap artileri pertahanan tersebut selama lima tahun ini agar pesawat-pesawat tersebut seluruhnya dapat terbang tanpa harus membeli yang baru, sebab kemampuan pertahanan kita sudah pada titik yang bisa dikatakan, minim pun sudah nggak,'' kata Endriartono.

Mengenai angka Rp 1,7 triliun yang disebut Menhan, Sri Mulyani justru mempertanyakan asal angka itu, sebab dalam rapat memang tidak disinggung. Yang dia tahu, angkanya jauh lebih besar dari itu.

Dikatakan, meskipun kebutuhannya cukup besar, pemerintah akan melihat sumber-sumber pendanaan yang ada dan sejauh mana hal tersebut berpengaruh terhadap total defisit anggaran. Karenanya hal ini akan dibahas dengan DPR.

Dalam rapat, Presiden memberi arahan jika peralatan itu bisa menggunakan dari dalam negeri sebaiknya dilakukan produksi di dalam negeri.

Selain itu juga mempertimbangkan dari sisi procurement (pembelian) supaya dengan dana yang terbatas bisa diperoleh barang yang lebih banyak dan lebih baik.

''Kemudian dilakukan perbaikan dari sisi estimasi harga, sehingga kita bisa lebih tepat atau akurat. Dan yang penting, semua pihak harus ikut memonitor agar tidak terjadi kebocoran,'' kata Sri Mulyani.(A20-49v)