BOYOLALI - Tim Dinas Kesehatan dan Sosial (DKS) Kabupaten Boyolali dan puskesmas sejak kemarin melakukan sweeping di 23 desa dalam sembilan kecamatan untuk mencegah kemunculan virus penyakit polio. Tim itu mendatangi rumah ke rumah dan memberikan virus polio kepada balita yang dinilai pertumbuhannya kurang sehat.

Operasi virus penyakit polio itu akan berlangsung satu setengah bulan dan berakhir Juni mendatang. Sembilan kecamatan itu di antaranya Kecamatan Ampel, Musuk, Boyolali, Wonosegoro, Sawit, Ngemplak, Andong, Klego, dan Wonosegoro.

Kepala DKS dokter Samsudin PH MKes mengatakan, di kedua puluh tiga desa tersebut perlu dilakukan operasi karena masih banyak balita yang belum mendapat imunisasi secara maksimal. Idealnya, sejak berumur satu bulan hingga empat bulan, balita harus mendapatkan imuninasi polio selama empat kali.

Imunisasi yang diberikan untuk balita berumur satu bulan di antaranya BCG, DPT I, polio 1, dan HB1. Balita umur dua bulan BCG 2, DPT 2, dan HB 2, sedangkan balita tiga bulan DPT 3, polio 3 dan HB 3. Untuk balita umur empat bulan imunisasi yang diberikan adalah polio 4 dan HB 4.

Berdasarkan data yang diperoleh, sebagian balita di sejumlah desa itu belum memperoleh imunisasi secara maksimal. Dampaknya, akan mengalami kelainan pada kaki. ''Karena itu, sebelum telanjur menyerang balita, tim DKK dibantu puskesmas melakukan sweeping dengan memberikan imunisasi,'' kata Samsudin

Di Karanganyar

Sementara itu Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Karanganyar juga mengadakan sweeping imunisasi polio di masyarakat. Sweeping tersebut, menurut keterangan Kepala DKK Ninik Sri Hartati, akan dilakukan hingga ke tingkat bawah, yaitu posyandu. Cakupan pemberian imunisasi itu hingga dosis keempat pada bayi. ''Pencegahan penyakit polio, paling efektif selama ini hanya dengan imunisasi,'' ujar dia, kemarin.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Suara Merdeka, beberapa rumah sakit dan puskesmas, posyandu, dan dokter praktik menyediakan imunisasi polio serta imunisasi lain. Imunisasi polio di rumah sakit diberikan hampir setiap hari sedangkan di puskesmas seminggu dua kali, yaitu Selasa dan Kamis.

Ninik mengemukakan, imunisasi polio yang disediakan oleh rumah sakit dan puskesmas serta posyandu gratis. Sebab, imunisasi itu bagian dari program pemerintah dalam pencegahan penyakit sejak dini.

''Mungkin imunisasi yang disediakan dokter praktik swasta bayar. Sebab, biaya jasa transportasi pengiriman vaksin harus ditanggung sendiri oleh dokter tersebut,'' ungkap dia.

Selain mengadakan sweeping imunisasi, lanjut dia, DKK juga membentuk survilance accute flacid paralysis/AFP. Yaitu untuk mendata dan memantau rantai dingin ataupun cara pemberian imunisasi secara tepat. Survilance, sambung dia, melibatkan tenaga kesehatan di desa-desa dan rumah sakit-rumah sakit.

Sementara itu, beberapa warga kecewa. Meski Pemkab telah menggratiskan imunisasi polio ataupun imunisasi lain di rumah-rumah sakit dan puskesmas, dalam praktinya imunisasi itu masih tetap membayar. ''Alasannya untuk biaya peralatan,'' tutur Ervina, warga Jungke yang rutin mengimunisasikan anaknya. (shj,G8-55n,j)