GENDENGAN - Kapolwil Surakarta, Kombes Pol Drs Abdul Madjid SH MH, ikut urun rembug, terutama menyangkut bagaimana cara menghindari benturan di tingkat akar rumput selama digelarnya pesta rakyat atau pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung di wilayah kerjanya.

Salah satu kiatnya, yakni agar tim kampanye pesaing harus bersedia meminta izin jika ingin memasang alat peraga di seputar daerah basis lawannya. Komitmen itu, semestinya disosialisasikan oleh komisi pemilihan umum daerah (KPUD) selaku penyelenggara pilkada.

"Dengan sikap saling menghormati itu, saya yakin emosi massa akar rumput lebih mudah dikendalikan. Mereka tentu bisa bermain sportif, sehingga kondisi Kota Solo kondusif. Saling mencabut alat peraga kampanye, juga bisa dihindari," kata Kapolwil, kemarin.

Dia mencontohkan apa yang pernah terjadi di Kelurahan Gilingan, Solo, beberapa waktu lalu. Seorang simpatisan salah satu calon nekat mencopoti spanduk lawannya, yang dipasang di daerah basis tempat tinggal orang yang dia dukung.

"Tindakan itu memang salah, tapi dia berbuat juga karena sebab lain. Apakah ketika spanduk itu dipasang, sudah ada izin dari tuan rumah. Sepanjang diberi kesempatan, saya kira tidak masalah," papar Kapolwil.

Tak Tertulis

Kapolwil mengakui, masalah izin pemasangan spanduk di daerah basis lawan memang tidak diatur secara khusus, tapi sebaiknya tetap dicatat sebagai aturan tak tertulis.

"Memang, tidak ada larangan orang pasang spanduk. Hanya, lebih baik jika tetap mengindahkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jangan provokatif, sebab justru akan memancing kericuan," ungkap Kapolwil.

Dia menyebutkan, pilkada merupakan hajat yang melibatkan emosi semua warga masyarakat. Karena itu, semua pihak harus membatasi diri, sehingga tidak memancing reaksi pihak lain.

"Bagi mereka yang kalah, harus siap dengan kekalahannya. Jangan sampai karena kalah lantas mencoba memancing keributan," papar Kapolwil.

Abdul Masjid optimis, pelaksanaan pilkada di wilayah kerjanya bakal berjalan sesuai dengan rencana. Berbagai persiapan keamanan, sejauh ini juga sudah dilakukan. Bahkan mendekati hari H, aparat kepolisian bakal menggelar sistem pengamanan kota (sispamkota).

"Setiap Kapolres juga saya minta merapat ke KPUD. Sebagai penyelenggara pilkada, tentu keamanan setiap anggotanya juga harus terjamin," katanya.

Disebutkan pula, selain aparat kepolisian, pihaknya juga dibantu oleh kekuatan samping yang jumlah personelnya disesuaikan dengan kebutuhan wilayah. "Untuk Juni mendatang, ada tiga daerah yang menggelar pilkada secara bersamaan, yaitu Solo, Sukoharjo, dan Boyolali. Dengan pelaksanaan pilkada yang bersamaan itu, maka antisipasi kerawanan menjadi lebih mudah," papar Kapolwil.(G11,san-18ha)