MANAHAN - Penjabat Wali Kota Surakarta, Drs Anwar Cholil, meminta seluruh pihak menaati peraturan yang telah disepakati, berkait dengan pelaksanaan kampanye menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada).

Mengenai maraknya pemasangan alat peraga kampanye, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Surakarta maupun instansi terkait diminta bekerja sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Nomor 6/2005.

"Pemkot pun dalam hal itu harus bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Kan sudah ada ketentuannya, misalnya kalau yang tidak dikenai pajak itu diperuntukkan bagi kepentingan sosial. Kalau ada yang menawarkan dirinya agar dipilih, itu kan termasuk reklame," kata dia saat melakukan inspeksi ke Sekretariat KPUD di kompleks Stadion Manahan Solo, Senin (16/5) kemarin.

Lagi pula, pihaknya sudah memberikan waktu selama 14 hari, sejak 10 hingga 23 Juni 2005 sebagai masa kampanye.

Dalam melakukan inspeksi itu, Wali Kota hanya ditemani ajudannya. Dia ditemui Ketua KPUD, Drs Eko Sulistyo, serta dua anggota KPUD, Kalinggo dan Suharsono SH.

Beberapa saat setelah berbincang, dua anggota Komisi I DPRD Surakarta yaitu Purwanto dan Ir Muhammad Rodhi, ikut masuk. Seusai mengunjungi KPUD, Wali Kota melanjutkan kunjungan ke Sekretariat Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada.

Sementara itu Eko Sulistyo menyatakan, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait, di antaranya Dinas Pendapatan Daerah, Satpol PP, Panwas Pilkada, dan Polres. Agenda itu rencananya dilakukan pukul 13.00 kemarin, namun akhirnya dibatalkan.

"Kami minta kesadaran seluruh tim kampanye untuk lebih menaati peraturan yang ada. Kami sebenarnya sudah memberikan deadline 3 x 24 jam untuk menurunkan alat peraga kampanye itu, tapi ternyata masih tetap terpasang. Kami akan bertindak, setelah berkoordinasi dengan instansi lain," ujarnya.

Ubah Jadwal

Pada bagian lain, Anwar Cholil meminta KPUD mengganti jadwal permulaan masa kampanye yang jatuh pada Jumat (10/5), agar seluruh pihak bisa ikut terlibat.

Sebab, dimulainya kampanye yang ditandai dengan penyampaian visi misi keempat pasangan diprediksi bakal menyedot perhatian seluruh pihak. Termasuk di kalangan pendidik, dia khawatir bakal banyak yang membolos karena ingin menyaksikan acara yang bakal berlangsung di gedung DPRD itu.

"Kalau bisa harinya diganti hari libur, sehingga pegawai negeri sipil (PNS) termasuk guru bisa ikut menyaksikan. Lagi pula, kalau Jumat kan harinya pendek, sehingga saya khawatir nanti banyak mengakibatkan para pendidik membolos," kata dia.

Namun, permintaan itu ditolak lantaran KPUD sudah menyusun dan menetapkan jadwal. "Kalau dimajukan atau diundurkan, jelas tidak bisa, karena akan mengubah jadwal yang sudah ditetapkan. Lagi pula, nanti kan ada masa tenang sebelum pemilihan," kata Eko. (G13-18a)