KARANGASEM - Tidak semua keluarga miskin di Solo berhak penerima program penyaluran dana kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar dan minyak (BBM). Dari 150.000 keluarga miskin yang terdata di Dinas Kesehatan Kota Surakarta, PT Askes Pusat hanya menyetujui 70.000 keluarga atau tidak sampai separonya.

Kondisi inilah yang disesalkan Komisi IV DPRD Surakarta yang membidangi kesejahteraan rakyat. Sebab daerah lain, seperti Sragen, mendapat sama persis dengan data Dinas Kesehatan Kabupaten, yakni 216.544.

"Jika daerah lain bisa mendapatkan sesuai dengan data yang , kenapa Solo tidak bisa? Memang sisanya masih bisa menggunakan kartu sehat. Akan tetapi, bagaimana kalau harus dirujuk ke RS? Siapa yang akan menanggung biayanya?" papar Ketua Komisi IV Zainal Arifin kepada wartawan, Senin (16/5).

Anggota Komisi IV DPRD Surakarta Syamsudin Dahlan mengemukakan, besar dana kompensasi yang diterima setiap keluarga miskin Rp 5.000 dengan perincian Rp 1.000 untuk periksa gratis di puskesmas dan Rp 4.000 dialokasikan di Askes bila harus dirujuk ke RS. Dengan dana tersebut, keluarga miskin tidak akan dipungut biaya saat periksa ke puskesmas ataupun ketika harus dirujuk ke RS.

Keluarga miskin yang tidak termasuk penerima program penyaluran dana kompensasi pengurangan subsidi BBM hanya berhak mendapatkan pelayanan gratis di puskesmas dengan menggunakan kartu sehat. "Namun bila harus dirujuk ke RS, tidak bisa mendapatkan pelayanan gratis."

Ajukan Tambahan

Untuk itu, Komisi IV meminta Pemkot mengajukan data tambahan agar bisa dikucurkan dana tambahan bagi keluarga miskin yang belum mendapatkan. "APBD jelas tidak mampu memenuhi kebutuhan itu. Karena itu, akan lebih baik jika Pemkot mengupayakan permohonan ulang."

Penyebab tidak termasuknya semua keluarga miskin di Solo dalam program nasional itu, menurut keterangan Kepala DKK Kota Surakarta dokter Purnomo Dwi Putro seperti disampaikan kepada Komisi IV belum lama ini, lantaran perbedaan jumlah data DKK dengan acuan PT Askes Pusat.

"Saat itu dikatakan, PT Askes ternyata menggunakan data dari Biro Pusat Statistik Pusat. Jadi, jumlahnya tidak sesuai dengan yang di DKK. Bahkan, 70.000 yang diberikan bantuan tersebut sudah melebihi jumlah yang terdata yang hanya mencapai 63.000 keluarga miskin."

Namun, Zainal justru mempertanyakan ketidakakuratan data yang dimiliki Solo. Sebab, hal itu jelas akan merugikan Solo terutama berkaitan dengan program bantuan yang seharusnya menjadi haknya. Hal ini pula yang pernah terjadi saat penghitungan jumlah penduduk di Solo terkait dengan penentuan kursi di DPRD lalu.

"Ini yang patut dipertanyakan. Bagaimana bisa data yang dimiliki dua lembaga berbeda? Akibat data yang tidak akurat itu pula, DPRD hanya mendapatkan 40 kursi. Masak ini juga terulang dalam pendataan jumlah warga miskin?"

Kartu jaminan kesehatan masyarakat miskin (JKMM) yang merupakan program penyaluran dana kompensasi pengurangan subsidi BBM itu akan didistribusikan melalui 51 kelurahan di Solo mulai 20 Mei mendatang. "Setelah menerima kartu tersebut, masyarakat miskin itu bisa berobat gratis melalui puskesmas sesuai dengan yang tertera dalam kartu yang mereka miliki." (G13-18j)