KAJEN - Rencana pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpadu di Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan masih terganjal pembebasan tanah. Masih ada beberapa tanah milik warga di atas lokasi pembangunan IPAL.

Camat Buaran Drs M Basori Anwar mengatakan, di lokasi yang akan dibangun IPAL, yaitu di Desa Simbangkulon, masih ada delapan bidang tanah milik warga. "Tahun ini rencananya pembangunan IPAL dimulai namun harus lebih dulu menunggu proses pembebasan dan pengalihan status tanah," ujarnya.

IPAL terpadu yang diharapkan bisa mengatasi masalah pembuangan limbah cair di Kabupaten Pekalongan itu akan dibangun di area seluas 5.000 m2 lebih. Namun, saat ini baru tersedia lahan Rp 4.522 m2 sehingga akan diadakan perluasan lahan.

Pada tahap awal, tahun ini akan dibangun pipa-pipa terlebih dulu. Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat akan mengumpulkan para pemilik tanah untuk memberikan penjelasan soal pembebasan tanah dan rencana pembangunan IPAL tersebut.

"Pembebasan tanah harus ada bukti hitam di atas putih dari ahli waris. Setelah itu, baru bisa dilaksanakan," tegasnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Ir Teguh Isdaryanto MM menandaskan, secara keseluruhan IPAL terpadu yang menelan biaya total Rp 4 miliar akan dibangun pada 2006. Namun, pemasangan papan memang akan dimulai lebih dulu.

Pembangunan yang dibiayai APBD Provinsi dan Kabupaten Pekalongan tersebut sengaja dipusatkan di Simbangkulon karena di Kecamatan Buaran merupakan tempat yang paling banyak terdapat usaha kerajinan batik dan tekstil.

Kesepakatan

Teguh membenarkan adanya permasalahan pembebasan tanah yang belum selesai. Namun, dana untuk pembebasan tanah akan dianggarkan dalam perubahan APBD Kabupaten Pekalongan. Untuk mengetahui berbagai permasalahan yang kemungkinan akan muncul, pihaknya akan mengumpulkan pemilik tanah ataupun para pengusaha yang nantinya akan menggunakan lahan tersebut.

"Kami akan menyososialisasikan rencana pembuatan IPAL dan penggunaannya nanti setelah IPAL tersebut jadi," ujarnya.

Pertemuan itu, lanjut Teguh, sangat penting untuk menghindari terjadinya disfungsi dari IPAL setelah nantinya selesai dibangun. "Kami akan mengadakan kesepakatan dengan para pengusaha untuk mau menggunakan IPAL tersebut. Jika tidak digunakan, percuma saja uang miliaran rupiah yang dipakai untuk membangun," tandasnya. (G16-37j)