JEPARA- Green Peace, lembaga swadaya masyarakat (LSM) Inggris beberapa tahun terakhir terus menyegel gudang-gudang penyimpanan produk ekspor mebel asal Indonesia yang diduga tidak sesuai dengan standar.

Demikian diungkapkan oleh Des Alwi, staf Direktorat Eropa Barat Departemen Luar Negeri RI di sela-sela pelatihan bagi pengusaha dan perajin kayu tentang Sertifikasi dan Standardisasi Ekspor Furniture Indonesia ke Negara-negara Eropa di Desa Wonorejo, Kecamatan Jepara, Jepara, Sabtu lalu.

''Puncak praktik penyegelan itu terjadi pada tahun 2003 dan terus berlangsung hingga sekarang,'' ungkapnya.

LSM yang getol menyuarakan soal kepentingan konservasi hutan dunia itu, lanjut dia, tak ingin negara-negara Eropa, terutama Inggris menjadi pengimpor produk-produk kayu hasil jarahan atau penebangan liar dari Indonesia.

Menyikapi fenomena itu, kata dia, Direktorat Eropa Barat yang melibatkan Asosisasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) telah menjelaskan kepada negara-negara Eropa, termasuk Grren Peace, tidak semua mebel Indonesia hasil penebangan liar.

''Penjelasan itu disampaikan kepada sebuah asosiasi produsen kayu Inggris yang menangani sertifikasi dan standardisasi produk ekspor furniture berbahan baku kayu,'' tuturnya.

Hal-hal yang dibahas dua asosiasi Indonesia dan Inggris itu, lanjut dia, antara lain mengenai asal muasal kayu, serta bagaimana kayu itu diproduksi dan dipasarkan.

Beda Tafsir

Menurut dia, ada perbedaan tafsir soal pemanfaatan hutan antara Indonesia dan Eropa. Di Indonesia hutan bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat asal tidak menyalahi hukum konservasi, sedangkan Eropa memiliki garis tegas bahwa hutan harus dilindungi demi konservasi.

''Kayu yang ditebang dari hutan lindung mereka anggap hasil penebangan liar. Perbedaan itulah yang dibahas dan masih dalam proses mencari titik temu,'' tegasnya.

Standardisasi, kata dia, juga menyangkut kualitas ekspor furniture dari Indonesia. Pengeringan kayu yang kurang diperhatikan perajin dan pengusaha bisa menjadi bumerang. Citra produk ekspor Indonesia terancam terpuruk jika masalah kualitas kurang diperhatikan.

Untuk itulah Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Badan Penanaman Modal (BPM) Jateng dan Cefed memberi pelatihan langsung kepada perajin di Jepara yang oleh Eropa dianggap sebagai kota produsen yang familiar selain Bali.

''Masih ada importir dari Eropa yang mengeluhkan produk dari Jateng, sehingga sangat penting pelatihan standardisasi ekspor bagi para perajin di Jepara yang namanya sudah melebur menjadi Jakarta Style di mata Eropa,'' tambah Toni Prahasto, Ketua Cefed didampingi Agus Sunaryo, pakar kayu dari Cefed yang menjadi pembicara dalam pelatihan. (mds-27)