SEMARANG- Penerbitan obligasi atau municipal bond oleh pemerintah daerah di Jateng baru diperbolehkan mulai tahun 2007.

Setiap daerah yang mengalami defisit akan dibatasi untuk menerbitkan surat tersebut. Nilai obligasi maksimal 75 persen dari APBD.

''Meski defisit tidak mengganggu anggaran karena akan ditutup oleh pendapatan selanjutnya, namun setiap risiko utang daerah akan ditanggung sepenuhnya oleh pemda sendiri. Jika tidak bisa mengembalikan, pemerintah pusat tidak bertanggung jawab,'' kata Wakil Gubernur Jateng Ali Mufiz dalam Seminar Ekonomi tentang obligasi daerah sebagai prospek dan peluang pembiayaan provinsi Jateng, kemarin.

Acara di Gedung STIE BPD Jateng itu juga menghadirkan pembicara lain Koordinator Bank Indonesia Jateng-DIY Amril Arief, Pejabat Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto, dan peneliti dari Laboratorium Studi Kebijakan Ekonomi (LSKE) Undip FX Sugiyanto.

Ali Mufiz menegaskan setiap penerbitan obligasi hanya akan dilakukan untuk membiayai kekurangan dana per proyek. Itu sebabnya, penerbitan surat tersebut tidak diperbolehkan menjadi sumber keuangan untuk membayar gaji ke-13 atau utang pemda.

Meski demikian, penerbitan obligasi hanya akan ditempuh sebagai alternatif terakhir. Pemprov saat ini lebih menyukai aliran dana yang masuk dari investasi.

''Obligasi itu tidak mudah, karena harus disetujui DPRD dan perlu studi kelayakan. Belum lagi mesti tercantum pada APBD, memliki sistem keuangan yang canggih dan transparan. Tapi bagaimanapun, pemda juga perlu mempertimbangkan risiko tak terduga seperti bencana alam yang menurunkan tingkat kemampuan melunasi utang,'' jelas dia.

Berbeda dengan Wagub, FX Sugiyanto justru berpendapat pemda membutuhkan obligasi pada saat defisit anggaran. Namun, faktor yang nantinya akan menghambat adalah rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap obligasi daerah.

Karena itu, dua tahun ke depan adalah waktu yang dapat dimanfaatkan pemda untuk menyosialisasikan alternatif tersebut.

APBD surplus

Pembuatan obligasi itu agaknya disambut baik oleh sejumlah lembaga donor asing.

Pemprov Jateng misalnya, telah mendapatkan tawaran dari USAID dan RRC untuk membiayai obligasi daerah. Namun, hingga saat ini, pihaknya masih mempertimbangkan. ''Dalam tiga tahun terakhir, realisasi APBD Jateng selalu surplus. Tahun 2004 lalu, bahkan mencapai Rp 311 miliar karena pendapatan daerah naik 112,88% menjadi Rp 2,883 triliun. Padahal, anggaran belanja hanya Rp 2,57 triliun. Surplus itu menunjukkan kalau obligasi masih belum begitu dibutuhkan dalam waktu dekat,'' ujar wagub. (H12-59 )