KUDUS- Kurang optimalnya kualitas kertas dokumen perizinan dilihat dari segi keamanannya, masih memungkinkan dipalsukan oleh pihak tertentu. Kondisi tersebut terjadi pula dalam pembuatan surat izin usaha perikanan (SIUP), karena masih rendahnya kualitas kertas sehingga banyak yang dipalsukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab.

Hal tersebut dikemukakan Menteri Kelautan, Laksda TNI (Purn) Freddy Numberi, ketika mengunjungi Kantor Pusat Pura Group, Kudus, Jumat (13/5) kemarin. Rombongan Freddy juga disertai Wagub Ali Mufiz. Hadir dalam menyambut kedatangan Menteri, Presdir Pura Jacobus Busono beserta Direktur Rony Tirto Busono, Ketua DPRD Drs M Asyrofi Masytho, dan Bupati HM Tamzil MT.

Menurut Numberi, sebenarnya kualitas kertas dokumen pada saat ini sudah cukup baik. Namun seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan mesin untuk menjiplak dokumen agar mirip dengan aslinya tentunya bukan hal yang mustahil untuk dilakukan.

"Bayangkan, bila dokumen palsu tersebut digunakan untuk menguras kekayaan laut kita," ungkapnya. Dia menuturkan, Indonesia telah mampu membuat dokumen perizinan yang lebih aman, tidak bisa ditiru atau dipalsukan. Dengan demikian di masa mendatang, pengelolaan potensi kelautan dapat dikembalikan lagi ke daerah dengan optimal.

Sementara itu, Public Relation Pura Group, Hasan Aoni Aziz US menyatakan pihaknya saat ini mampu memproduksi beberapa spesifikasi kertas dokumen dari tingkat yang paling optimal. Termasuk di dalamnya yakni pembuatan security paper (kertas dengan sistem pengaman) dengan kualifikasi unggul dan dirasakan cukup sulit bagi pihak tertentu untuk memalsukannya. "Kami mampu membuat beberapa sistem pengamanan, baik dengan menggunakan aplikasi hologram, security ink maupun kombinasi keduanya dengan level keamanan yang bisa diandalkan," tambahnya.

Kompensasi BBM

Sementara itu dalam kunjungannya di Juwana, Pati, Menteri Perikanan dan Kelautan menegaskan, dana kompensasi kenaikan BBM pada nelayan, akan disalurkan dalam bentuk pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dan Solar Package Dealer Nelayan (SPDN). Saat ini pemerintah bersama dengan Pertamina sudah membangun tak kurang dari 101 unit SPBN/SPDN di pelabuhan nelayan di seluruh Indonesia. ''Dengan pendirian SPBN ini para nelayan tidak perlu lagi membeli bahan bakar di SPBU-SPBU,'' katanya saat mengunjungi Pusat Pelelangan Ikan (PPI) dan meresmikan SPBN Bajomulyo Juwana Pati. (H8,tik,moe,ad-15h)