JEPARA - Keberadaan komite sekolah (dulu bernama BP3) mulai era desentralisasi pendidikan yang gaungnya bergema sejak 1999, perannya sampai sekarang dinilai belum optimal. Bahkan pihak-pihak tertentu di luar lembaga tersebut terkesan memandangnya dengan sebelah mata.

Demikian diungkap Muhammad Ali Kusnan, Ketua Komite Sekolah SD II Mambak, Kecamatan Mlonggo, Jepara dalam sesi tanya jawab acara workshop, membahas Pemberdayaan Komite Sekolah Sekabupaten Jepara di SMK III Jl KS Tubun, Kamis (12/5).

Acara yang diprakarsai Dewan Pendidikan Jepara dan diikuti berbagai stakeholder pendidikan tersebut menghadirkan dua nara sumber, masing-masing Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Drs Suwilan Wahyu Yuwono MM dan Guru Besar Emeritus Unnes yang juga Guru Besar Unissula Semarang Prof Dr Retmono.

Di hadapan dua nara sumber dan peserta workshop, Muhammad Ali Kusnan mengungkapkan, paradigma desentralisasi pendidikan dengan komite sekolah sebagai salah satu pirantinya masih terlalu banyak bicara di atas kertas konsep.

Lebih lanjut, ia mempertanyakan peran komite sekolah sebagai penyambung lidah masyarakat pendidikan (siswa dan orang tua siswa) kepada birokrasi sekolah dan pendidikan. "Saya menilai, perintah Dinas Pendidikan lebih didengar kepala sekolah ketimbang saran dan masukan dari komite sekolah. Atau, kepala sekolah mau mendengarkan komite sekolah setelah ada perintah dari Dinas," lanjutnya.

Ia mengungkap hal itu, menilik masih terjadi praktik mafia penyerobotan proyek bantuan dari pusat kepada sekolah oleh oknum-oknum tertentu dan praktik pembelajaran di sekolah. Termasuk kurang sehatnya kompetisi promosi guru.

Lebih Berdaya

Beberapa peserta lain pun mengkritisi dari sisi yang hampir sama, yakni bagaimana agar komite sekolah yang menjadi elemen penting di era desentralisasi bisa lebih berdaya untuk mengangkat dunia pendidikan lebih baik.

Menanggapi hal itu Suwilan berharap, agar setiap lembaga atau bagian dari stakeholder pendidikan mengerti akan fungsi dan perannya masing-masing. Ia juga mengakui terjadi praktik mafia oleh oknum tertentu. "Sekolah harus cermat menyikapi hal ini. Yang jelas jika dari Dinas pasti ada surat resminya. Tapi kalau hanya main pertelepon, maka tawaran pengurusan bantuan dari pusat itu jangan direspon," ujarnya.

Prof Dr Retmono mengungkapkan perlunya membuka dialog antara komite sekolah, kepala sekolah, dewan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah agar persoalan-persoalan pendidikan bisa tuntas untuk meminimalisasi keluhan-keluhan. "Dengan cara yang transparan dan dialogis, perasaan suka atau tidak suka bisa diminimalisasi," katanya. (mds-15)