REMBANG- Banyaknya karyawan RSU Dokter Sutrasno yang tidak puas atas cara pembagian uang insentif, menurut Ketua Komisi A DPRD Cholid Suyono, hal itu membuktikan adanya kelemahan manajemen di rumah sakit tersebut. "Kalau manajemennya bagus, tak mungkin terjadi persoalan. Hanya itu kuncinya," kata Cholid.

Seperti diberitakan, sebagian karyawan RSU bersikap tidak mau mengambil jatah uang insentif untuk Januari 2005 yang baru dibagikan bulan ini (Mei). Mereka menilai cara pembagiannya kurang adil, karena belum mempertimbangkan unsur-unsur profesionalisme kerja. Termasuk sedikit-banyaknya kontribusi dari tiap-tiap unit kerja.

Sebagaimana dikatakan oleh kelompok perawat, mereka hanya diberi jatah uang insentif Rp 130.000-Rp 283.000 per orang. Tenaga struktural yang tidak berisiko tertular penyakit, yang kerjanya hanya duduk di depan meja bisa menerima Rp 100.000-Rp 243.000 per orang.

Pada level tertentu, ada yang mendapat jatah uang insentif lebih besar yakni sekitar Rp 500.000-Rp 2,5 juta lebih. Jatah uang insentif tertinggi ada di kalangan dokter, yakni Rp 800.000-Rp 7 juta lebih.

Sementara itu, anggota Komisi B dokter Ibrahim berpendapat, sebaiknya cara pembagian uang insentif di RSU Dokter Sutrasno dituangkan dalam bentuk SK Bupati, sehingga memiliki kekuatan hukum. Namun sebaiknya harus dibahas melalui rapat lengkap guna mencari rumusan yang tepat.

Dia menuturkan, pembagian uang insentif di RSU tergolong baik. Sebab semua karyawan dapat jatah, meskipun berjumlah tidak sama.

"Di instansi lain cuma level tertentu yang dapat uang insentif. Sementara itu karyawan staf yang setiap hari harus mengetik, banyak yang tidak dapat insentif," katanya.

Karena itu pembagian uang insentif, baik itu di RSU maupun instansi lain di lingkungan Pemkab, harus diatur sebaik mungkin. Dengan demikian, tidak hanya pihak-pihak tertentu yang mendapat jatah.(jl-15ds)