UNGARAN - Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2005 Kabupaten Semarang yang hingga kini belum ditetapkan oleh DPRD, membuat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat khawatir.

Pasalnya, dana pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dianggarkan Rp 4,3 miliar di RAPBD itu sangat diperlukan untuk biaya operasional pelaksanaan pemilihan bupati/wakil bupati yang menurut jadwal digelar 24 Juli mendatang.

Untuk mendapatkan dukungan dan kejelasan soal anggaran pilkada tersebut, KPUD mengadukan masalah tersebut ke Muspida setempat.

Ketua KPUD, Ir Budy Satriyo, mengatakan hal itu di sela-sela Lokakarya "Evaluasi Sistem dan Proses Pemilu 2004" di Gedung Monumen PKK Jateng Ungaran, kemarin.

''Kami deg-degan juga, apakah pilkada itu bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan dan tepat waktu. Sebab, anggaran pilkada yang diperlukan hingga kini belum ditetapkan oleh DPRD,'' kata Budy Satriyo.

Penetapan anggaran hingga waktu belum jelas itu, juga membuat KPUD sempat pesimistis. Namun Budy mengaku sempat mendapat angin segar, karena anggaran tersebut dikabarkan bisa keluar sebelum penetapan.

''Itu baru katanya dari panitia anggaran DPRD. Jumat malam (13/5), kami akan menyampaikan masalah itu bersama Muspida di rumah dinas bupati,'' ujarnya.

Pihaknya menjelaskan, dana operasional tersebut seharusnya dicairkan sebelum sosialisasi jadwal pilkada maupun pelantikan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), Rabu (11/5).

Dalam kesempatan itu, KPUD melantik 85 PPK dan 17 Sekretaris PPK. ''Selanjutnya, Senin (16/5) PPK harus melantik anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) di setiap kecamatan. Kegiatan itu, tentunya membutuhkan dana. Tapi kalau belum ada biaya, bagaimana?'' tuturnya.

Dicairkan

Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPRD, Ir Muhammad Basyari, mengatakan bahwa dana pilkada bisa dicairkan sebelum penetapan.

''Kami sepakat memberikan dana untuk operasional KPUD sebelum penetapan APBD, karena pertimbangan kebutuhan mendesak,'' jelasnya.

Pihaknya menyatakan akan berupaya menetapkan anggaran pada 20 Mei. Sebelum tanggal itu, KPUD diminta mengajukan besarnya anggaran yang diperlukan. ''Silakan KPUD mengajukan besarnya anggaran yang dibutuhkan hingga 20 Mei dulu,'' terangnya.

Menanggapi atas molornya penetapan APBD itu, Basyari mengaku prihatin. Dia juga menyampaikan tidak hanya KPUD yang terkena imbas molornya penetapan tersebut, namun dinas-dinas, kantor, dan instansi Pemkab lainnya, juga terkena dampaknya. Molornya penetapan tersebut, disebabkan oleh adanya kepentingan egosektoral (kepentingan daerah asal) anggota DPRD. ''Ketika kepentingan di daerahnya belum masuk ke RAPBD, masalah penetapan itu bisa berlarut-larut. Masak, APBD bisa mundur sampai setengah tahun,'' ujarnya heran. (rny-56a)