JAKARTA-Pemerintah memiliki dana cukup untuk membiayai subsidi bahan bakar minyak (BBM) senilai Rp 90 triliun. Subsidi BBM termasuk masalah mendesak sehingga harus dibahas dengan Panitia Anggaran DPR.

''Dana sudah tersedia, tetapi karena pagu yang ditetapkan di APBN 2005 sudah terlampaui kami perlu melaporkan kepada DPR,'' kata Mulia P Nasution, Dirjen Perbendaharaan Negara di Gedung Departemen Keuangan, kemarin.

Secara prinsip, lanjut dia, perhitungan nilai subsidi Rp 90 triliun berasal dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

''Departemen itu yang tahu perhitungannya, Departemen Keuangan hanya menyediakan dana. Tapi tentu kami akan mengecek ke Dirjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan,'' tambahnya.

Pembiayaan subsidi BBM, lanjut dia, telah ditetapkan sebesar Rp 1,2 triliun/bulan mulai Mei 2005 dan sisanya diusahakan.

''Mudah-mudahan pendapatan meningkat. Tapi jika perhitungannya memang Rp 90 triliun, tentu kami akan exercise lagi,'' tegasnya.

Terkait dengan lonjakan harga minyak, Mulia menyatakan secara perhitungan anggaran dalam realitasnya peningkatan harga minyak mentah internasional juga berarti peningkatan pendapatan pemerintah.

Kalau pun harga minyak naik sampai 50 dolar AS/barel maka itu masih aman bagi anggaran. Hanya ada aspek cash flow yang harus diperhatikan. (bn-27)