SLAWI - Upaya Bupati Tegal Agus Riyanto SSos MM dan Kepala Dinas P dan K Drs H Sartono MM untuk membenahi dunia pendidikan di daerahnya yang belakangan disorot kurang enak, kini terus dilakukan.

Sebanyak 1.359 kepala sekolah (kasek) dari SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/ MA di daerah itu, kemarin pukul 09.00 dikumpulkan di pendapa rumah dinas bupati.

Menurut pandangan dia, dunia pendidikan di daerahnya dalam satu pekan terakhir memang banyak disorot masyarakat. Itu setelah kasus seorang siswa yang berusaha bunuh diri dan diberitakan lantaran tidak mampu membayar biaya pendidikan.

Dia mengemukakan, kasusnya tidak sesederhana itu tetapi karena si anak diduga telah menyalahgunakan biaya pendidikan yang diberikan orang tuanya untuk kepentingan lain. Karena itulah, pihaknya merasa perlu memberikan berbagai pengarahan kepada ribuan kasek dalam upaya membenahi pengelolaan lembaga pendidikan di daerahnya agar lebih baik lagi.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas P dan K Drs H Sartono MM. Dia mengemukakan, dalam rangka profesionalisasi pengelolaan lembaga pendidikan memang dibutuhkan semangat kebersamaan untuk membangun.

"Juga harus diingat, Pemkab terus-menerus melakukan berbagai terobosan untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan yang ditanggung orang tua murid," tandas dia.

Biaya Disubsidi

Sementara itu, dia mengatakan, untuk tahun ini 56.270 pelajar di daerahnya bakal mengikuti ujian akhir sekolah (UAS) dan ujian nasional (UN), dengan biaya yang disudsidi Pemkab dan Pemprov.

Untuk pelajar SD/MI, 28.086 anak akan mengikuti UAS mendapatkan subsidi Rp 8.000/anak. Total yang diberikan Rp 224,688 juta. Pelajar SMP/MTs, yang akan mengikuti UN 19.963 anak mendapat subsidi Rp 16.000/anak. Atau, total subsidi yang diberikan Rp 319,408 juta.

Sebanyak 4.628 pelajar SMA/MA yang akan ikut UN mendapat subsidi Rp 18.000/anak atau total subsidi Rp 83,304 juta. Kemudian 3.593 pelajar SMK yang akan ikut UN memperoleh subsidi yang sama dengan total yang dikucurkan Rp 64,674 juta.

Sartono menegaskan, subsidi yang diberikan Pemkab hanya sebatas bantuan semaksimal mungkin untuk meringankan beban orang tua murid. Sebab, pada umumnya biaya ujian untuk cetak naskah sekitar Rp 20.000 hingga Rp 30.000 per anak.

Pihaknya mengimbau sekolah agar tidak mencantumkan dengan biaya ujian dengan biaya lain. Kalau toh sampai dilakukan, perinciannya harus transparan dan jelas. Dengan demikian, tidak muncul kesan biaya ujian sangat besar dan memberatkan anak didiknya.

"Biasanya sering muncul biaya ujian dikaitkan dengan biaya lain. Akibatnya, ada kesan biaya ujian mahal dan memberatkan. Sekarang jangan, kalau ada siswa belum bisa melunasi biaya ujian tetap boleh ikut ujian. Ini berlaku bagi sekolah negeri dan swasta," papar dia.(D12-17j)